Anggota DPD Serap Aspirasi Soal Kenaikan TDL

Andi Indra, (13/7/2010) Palu - Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2010, menjadi salah satu bahan materi utama bagi angggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, saat melakukan reses ke daerah pemilihannya.

Dalam kunjungan kerja masa reses, Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, dihadapan tokoh masyarakat dan pemuda yang dilaksanakan di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pekan lalu, mengatakan tujuan kedatangannya untuk menyerap aspirasi dari para konstituen menyangkut
dengan kebijakan-kebijakan nasional maupun perundang-undangan. Khususnya lagi menyangkut dengan kenaikan TDL sebesar 18 persen bagi pelanggan diatas daya 900 watt yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu.

"Kita ingin tau seperti apa pandangan masyarakat di daerah terkait dengan kenaikan TDL. Kalau ada masukan, kita terima dan akan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan pada rapat paripurna di DPD"demikian disampaikan Nurmawati.

Seperti diketahui, pemerintah pusat memberlakukan kenaikan TDL dengan model baru per 1 Juli2010 lalu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan ENERGI dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2010 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan Permen ESDM itu, tarif listrik yang tidak mengalami kenaikan yakni pelanggan dengan daya 450, 900 dan 6.600 VA.

Selain membahas soal kenaikan TDL, Nurmawati yang saat ini duduk di komite IV DPD RI yang membidangi soal APBN, dana perimbangan keuangan pusat daerah, dan pajak, juga membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Nurmawati meminta pandangan dan masukan mengenai realisasi APBN ke daerah. Dalam hal pengawasan soal APBN dan penyaluran dana dekonsentrasi ke daerah, DPD RI telah melakukan kerja sama dengan BPK. Hal tersebut, lanjut Nurmawati sebagai upata pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang direalisasikan ke daerah, terangnya.

"Bukan hanya persoalan TDL saja, tapi semua permasalahan daerah yang menyangkut dengan kebijakan nasional silahkan disampaikan"tandas Nurmawati.**

Masa Reses, Anggota DPD RI Audiens dengan FPP Sulteng

Andi Imran Hamid, (13/7/2010) Palu- Ditengah masa reses, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tatap muka (audiens, red) dengan pengurus
Forum Pemberdayaan Perempuan (FPP) Provinsi Sulteng dan organisasi kepemudaan.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Jalan Rajawali, Kecamatan Palu Selatan, (Rabu (7/7), lalu, beberapa hal yang dibahas diantaranya menyangkut soal kesetaraan gender hingga pada penguatan kaum perempuan dalam berbagai bidang.

Anggota DPD RI, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, dalam pemaparannya dihadapan puluhan kaum perempuan mengatakan pada dekade ini (pemilu 2009) diskusi-diskusi tentang wacana kesetaraan gender di media massa semakin marak dan terbuka. Mulai dari pengarus utamaan gender, Gender in development, gender in parlement, perempuan dan pelestarian lingkungan, serta perempuan dan konflik.

Bersamaa dengan maraknya diskusi tentang kaum perempuan, lanjut Nurmawati, wacana tentang penguatan peran perempuan dalam berbagai bidangpun semakin maju pesat.
Perlu diketahui, bahwa jumlah penduduk perempuan ditanah air lebih banyak, dan dampak dari kebijakan yang tidak pro rakyat semakin meminggirkan perempuan dalam kehidupan sosial.

“Harapan kita bersama tentunya, dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan, akan semakin besar pula keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan kebijakan Negara kita akan semakin responsive gender,”ujar Nurmawati.

Menurut Nurmawati, wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantatif. Kuota 30 persen untuk reprensentasi politik perempuan, adalah salah satu indikator tersebut. Sebagai afirmative action (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut.

Oleh karenanya, wacana tentang perempuan dan politik mestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusian kaum perempuan. Itulah sebabnya dalam agenda gerakan perempuan, politik adalah seluruh idiom yang berhungan dengan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik.

“Jadi, dialektika perempuan dan politik mestinya tidak hanya berbasis pada material partisipasi dan representasi, melainkan seluruh aspek, termasuk sejarah patriarki yang menjadi dasar ideologi penindasan terhadap perempuan,”terang mantan Ketua KNPI Sulteng ini senada menyebutkan bahwa perempuan dan politik adalah dialektika terhadap seluruh aspek dalam hubungan dan dinamika sosial, mulai dari rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara.**

SP 2010, Perumahan Polda Sulit Didata

Andi Indra (20/5/2010) Palu- Koordinator tim cacah Kelurahan Layana Indah, Ninik mengaku sulit mendata warga di RT 9 RW 3 perumahan Polda di kelurahan itu. Mereka dianggap sebagai gembel
atau peminta-minta.

Menurut Ninik, untuk mendata sekitar 60 keluarga di perumahan Polda itu, pihaknya membutuhkan waktu lima hari. Pasalnya, warga setempat tidak terlalu menggubris kedatangan tukang cacah.

Selain itu, kebanyakan warga setempat tidak berada di rumahnya saat petugas cacah hendak mendata. Haltersebutn disebabkan kesibukan sebagian warga dengan aktivitasnya sebagai aparat penegak hukum.

''Saya dan teman-teman dibilangi gembel atau peminta-minta sumbangan. Saya heran, padahal kalau dipikir-pikir, warga perumahan Polda itu memiliki pendidikan yang tinggi ketimbang sebagian masyarakat Kelurahan Layana Indah lainnya,'' tutur Ninik.

Dia menandaskan, untuk mengantisipasi warga Perumahan Polda yang jarang berada di rumah pada siang hari, petugas cacah menyempatkan diri mencacah pada malam hari. Itu dilakukan agar semua penduduk di komplek perumahan tersebut bisa terdata.

Menurut Ninik, soal pendataan secara keseluruhan, Ninik mengaku, sebelum tanggal 31 Mei 2010, seluruh warga sudah terdata semua.

Persoalan lain yang dihadapi, tambah Ninik, masih terdapt beberapa warga yang tidak tahu Bahasa Indonesia. Untuk mengantisipasinya, kami menugaskan penerjemah,terangnya.

Final Liga Champion

Journalis Crime Management Palu Gelar Nobar

Andi Indra, (20/5/2010), Palu, menjelang Final Liga Champions, Sabtu (23/5) yang mempertemukan Bayren Muenchen dengan Inter Milan, para wartawan criminal yang tergabung dalam Journalis Crime Management
mengadakan acara nonton bareng (Nobar).

Ketua Panitia Nobar, Agus Panca Saputra, mengatakan, kegiatan nonton bareng final liga champions antara Bayren Muenchen dengan Inter Milan, akan dilaksanakan di Warung Kopi dan Bebek Goreng Lumajang, Jalan Dr. Wahidin No 60 Palu.

Dalam kegiatan tersebut, terang Agus, akan diadakan beberapa rangkaian acara seperti games dan doorpize menarik dari sponsor.

“Acara ini diadakan melihat animo masyarkat Kota Palu yang maniak bola”ujar Agus yang juga wartawam mercusuar ini.

Lebih jauh Agus menambahkan, acara ini terlaksana atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak yang digandeng Journalis Crime Manegament Palu yakni, Yamaha (Akai Jaya Palu), One Mild, Polytron Palu, Mahkota Electronic Palu, Wings, Ambulance Thayyibah, dan Penginapan 6 Sepuluh, serta didukung sejumlah media partner Radio Skip FM 94,3 FM, Radio Untad 107,7 FM, dan Warung Kopi dan Bebek Goreng Lumajang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Final champion yang mempertemukan Bayern München VS Inter Milan di stadiondi markas Real Madrid, Santiago Bernabeu, ini akan menjadi ajang pertandingan sepak bola antara dua klub besar untuk bersaing mendapatkan piala Champion.

Sementara itu, Pemrakarsa Nobar sekaligus pensehat kegiatan Ichal Hunter mengatakan, kegiatan ini merupakan titik awal program para jurnalis criminal di Palu yang peduli dengan event-event olahraga seperti sepak bola.

“Jika kegiatan ini sukses, maka selanjutnya, tidak menutup kemungkinan kita akan kembali mengadakan nobar pada ajang piala dunia yang tinggal beberapa pekan lagi,”tutup ichal yang juga wartawan harian Info Baru ini.**

Komite IV DPD RI Kunker ke Donggala

Bahas Soal RAPBN Tahun Anggaran 2011

Andi Indra (2/5/2010) Palu - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membidangi komite IV, Hj Nurmawati Dewi Bantilan, SE, melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya. Dalam kunjungan kerjanya yang dilangsungkan di Kabupaten Donggala, Selasa (27/4), Nurmawati disambut antusias
oleh tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Kecamatan Banawa.
Dalam kunjungannya, Nurmawati menyampaikan kunjungannya ke Kecamatan Banawa dilakukan guna memperoleh bahan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) tahun anggaran 2011, sekaligus mendapatkan pandangan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan daerah tentang kebijakan pembangunan dalam penyusunan RAPBN tahun 2011.
Pada kesempatan itu, Nurmawati menyampaikan adapun permasalahan atau masukan sifatnya multidimensional terkait dengan kebijakan pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan RAPBN tahun anggaran 2011.
Beberapa bidang yang menjadi focus perhatian dalam kunjungan ini diantaranya program prioritas daerah, pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kredit usaha rakyat (KUR), serta program nasional pemberdayaan mandiri (PNPM).
“Beberapa permasalahan tersebut menjadi focus perhatian kami di DPD khususnya komite IV yang membidangi soal RAPBN yang selanjutnya akan disampaikan pada rapat pembahasan di DPD,”ujar Nurmawati.
Rizal, salah seorang pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengaku sangat mengapresiasi kunjungan DPD ke daerah. meski demikian, Rizal tak mau melewatkan momentum tersebut untuk memberikan masukan terkait dengan persoalan pendidikan, kesehatan.
Menurutnya, persoalan pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Misalnya dalam hal peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Tentunya, harus diatur lebih proporsional dan melihat kondisi daerahnya.
Wilayah Kabupaten Donggala, kata Rizal, cukup luas. Khususnya di daerah pelosok, sarana pendidikan maupun kesehatan belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan agar masyarakat setempat juga lebih mudah dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
‘Saya kira dua hal tersebut menjadi prioritas untuk dijadikan pertimbangan, sebab bagaimanapun juga, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan vital masyarakat dalam kelangsungan hidup,”tandasnya.
Terkait dengan persoalan tersebut, anggota DPD dua periode ini menanggapi masukan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat-rapat pembahasan di DPD khususnya komite IV. “Inysa Allah, kita semua berdoa. Yang jelas, beberapa masukan akan kita jadikan bahan pertimbangan di pusat dalam hal penyusunan RAPBN tahun anggaran 2011,”singkatnya.