Ikan Teluk Palu Berkurang

Beberapa tahun terakhir, hasil tangkapan ikan nelayan di Teluk Palu mulai berkurang. Kurangnya hasil tangkapan, membuat pendapatan nelayan makin tidak menentu.

Laporan: Andi Indra

Kurangnya hasil tangkap diakui Arwin (43), salah seorang nelayan di Teluk Palu. Biasanya, dia berhasil menangkap ikan mencapai 200-300 ekor atau dua ember. Namun, lima tahun terkahir, ia sudah tidak pernah lagi menangkap ikan dengan jumlah tersebut.

“Sudah tidak pernah saya menangkap ikan seperti dulu. Kalau sekarang, biasa ikan yang ditangkap hanya sampai 20-30 ekor. Susah sekal dapat ikan sekarang,” ujarnya kepada Mercusuar beberapa waktu lalu.

Bahkan, lanjut Arwin, kadang-kadang dalam satu hari, tangkapan ikannya hanya diperuntukkan untuk menutupi biaya hidup dalam sehari. Bahkan, pernah dalam satu hari melaut, ia tidak mendapatkan ikan.

“Kalau hanya mengharap ikan di Teluk Palu sekarang sudah susah. Tidak seperti dulu, biar memancing bisa dapat ikan,” terangnya.

Menurut Arwin, larinya ikan-ikan dilaut itu disebabkan karena beberapa faktor seperti limbah laut, pemutusan bagan di Teluk Palu, seta reklamasi pantai. Ikan-ikan di teluk Palu menjauh karena kondisi ekosistem laut yang rusak. “Bagaimana mau datang kalau tidak ada rumah-rumah yang ditempati bermain. Sama seperti manusia, kalau cuma hutan semua tidak ada rumah, bagaimana mau menetap disitu,” tandas Arwin senada mencontohkan.

Olehnya, sebagai nelayan yang hanya mengharapkan hidup dengan hasil tangkapan ikan, ia berharap kepada pemerintah jangan hanya menguntungkan pihak pengusaha besar, nelayan miskin dilaut di lupakan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk tegas khususnya dalam penanganan limbah masyarakat. **

FOKKERMAPI yang Sempat Vakum Kemudian Bangkit di Tengah Krisis

Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI) merupakan bagian dari mahasiswa yang mengkaji ilmu sosial dan ilmu politik. Pada dimensi akademik, FOKKERMAPI merupakan aset intelektual bangsa yang sarat dengan makna.
Dalam kerangka organisasi, komunitas ini berfungsi sebagai satu organisasi dan sarana untuk mengembangkan kadar keilmuan serta pemahaman realitas secara obyektif untuk menanamkan kepedulian terhadap problematika sosial politik dan ketatanegaraan melalui jalur akademisi.

Oleh : Andi Imran Hamid
FOKKERMAPI merupakan suatu organisasi mahasiswa ilmu pemerintahan tingkat nasional. Secara historis, munculnya FOKKERMAPI mempunyai makna yang sangat luas. Organisasi ini cikal bakalnya berawal dari Pertemuan Mahasiswa Pemerintahan Indonesia (PMPI) yakni PMPI pertama di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar yang kemudian menghasilkan deklarasi Tanah Toraja, kemudian PMPI kedua di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang menghasilkan deklarasi Borobudur, dan PMPI ketiga di Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru, hingga terbentuknya FOKKERMAPI pada PMPI keempat di Universitas Lanlang Buana (UNLA) Bandung tanggal 12 Oktober 1994.

Dalam perkembangannya, FOKKERMAPI mengalami kevakuman selama kurang lebih 10 tahun. Namun dirintis kembali dalam Government Science Forum pada tanggal 27 Januari 2006 di UNHAS Makassar, yang kemudian dilanjutkan kembali di UNPAD Bandung pada tanggal 19 Januari 2007 dengan nama Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia (FOKKERMAPI).

Tak hanya sampai disitu, FOKKERMAPI terus mengembangkan gaungnya dan membuat rancangan AD/ ART di UGM pada tanggal 28 Juli 2007, yang selanjutnya disahkan pada Kongres FOKKERMAPI 2007 di UGM Yogyakarta.

Meskipun demikian, FOKKERMAPI mempunyai komitmen nasional untuk senantiasa berfikir dan bertindak kritis-analisis untuk menyalurkan mahasiswa ilmu pemerintahan se Indonesia dalam menunjang kesuksesan pembangunan bangsa dan Negara di tengah krisis kelembagaan pemerintahan saat ini.
Untuk mewujudkan cita dan komitemen tersebut, seluruh sivitas akademika khususnya himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan tak henti-hentinya dan terus berupaya dalam menyemarakkan organisasi ini dengan menggali isu-isu aktual tentang sosial politik dan perkembangan ketatanegaraan.

Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) V Sulawesi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Universitas Tadulako (UNTAD) (tuan rumah, red), panitia mengambil tema utama yakni “mewujudkan eksistensi FOKKERMAPI dalam mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan menuju percepatan pembangunan daerah di Indonesia”. Artinya, FOKKERMAPI adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah yang harus menjadi inisiator dalam mendorong serta memberi penguatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia khususnya di daerah.

Pelaksanaan musyawarah wilayah dan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tingkat Madya – Nasional (LKPTM-Nas) yang dirangkaikan dengan seminar nasional pemerintahan hari ini (Kamis, red), Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie akan menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut. Kehadiran orang nomor satu senayan ini akan menjadi penentu dalam memutuskan arah kebijakan pelaksanaan pemerintahan baik secara nasional maupun kedaerahan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad, Drs Andi Maddukelleng M. Si, berharap agar kedatangan Ketua DPR RI untuk membuka Muswil sekaligus pembicara pada seminar nasional pemerintahan bisa menjadi ajang untuk menjawab semua persoalan bangsa kepada public khususnya dihadapan mahasiswa ilmu pemerintahan. Selain itu, tentunya dalam kegiatan ini diharapkan menghadirkan muatan-muatan positif terkait dengan pembangunan daerah khususnya di Provinsi Sulteng.**

ANGGOTA DPD SILATURAHMI DENGAN ORMAS PEREMPUAN

Andi Indra, Palu (11/8/2010) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulteng Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, melakukan temu konstituen sekaligus silaturahmi dengan aktifis Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Sulteng, Rabu (11/8), kemarin di Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Nurmawati yang saat ini duduk di komite IV DPD RI yang membidangi soal rancangan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan pajak menyampaikan beberapa hal terkait
dengan kunjungannya khususnya dalam menyerap aspirasi dari konstituennya.
Menurut Nurmawati, dari beberapa temu konstituen yang dilakukan di daerah beberapa hari terakhir, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari para konstituen terkait dengan problem yang dihadapi seperti peningkatan pembangunan di Sulteng, dan peningkatan lapangan kerja guna pengentasan kemiskinan.
Meski demikian, lanjut Nurmawati, dirinya tidak ingin mengubar janji kepada masyarakat dalam menerima aspirasi tersebut. Tapi sebagai anggota DPD, Nurmawati berjanji akan tetap menindaklanjuti aspirasi yang masuk untuk dibawa ke dewan, ujarnya.
Sekertaris FPPI Sulteng, Mardiati, menyambut kunjungan anggota DPD tersebut. Ia pun memanfaatkan momentum pertemuan itu untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan penguatan kewenangan DPD melalui revisi UU.
Menurut Mardiati, posisi DPD memag sangat strategis. DPD adalah wakil daerah di pusat yang dipilih langsung oleh rakyat. Olehnya, ia berharap anggota DPD khususnya yang berasal dari Sulteng terus berjuang dalam memperkuat posisinya di pusat agar kedepan DPD dapat mengambil sebuah terobosan dalam menentukan kebijakan.
“Kita berharap kedepan DPD semakin diberi kewenangan, sebab dari pantauan kami, DPD memiliki posisi strategis sebagai mitra daerah dipusat. Ini juga untuk memaksimalkan semua aspirasi di masyarakat daerah",tutup Mardiati.

Anggota DPD Serap Aspirasi Soal Kenaikan TDL

Andi Indra, (13/7/2010) Palu - Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2010, menjadi salah satu bahan materi utama bagi angggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, saat melakukan reses ke daerah pemilihannya.

Dalam kunjungan kerja masa reses, Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, dihadapan tokoh masyarakat dan pemuda yang dilaksanakan di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pekan lalu, mengatakan tujuan kedatangannya untuk menyerap aspirasi dari para konstituen menyangkut
dengan kebijakan-kebijakan nasional maupun perundang-undangan. Khususnya lagi menyangkut dengan kenaikan TDL sebesar 18 persen bagi pelanggan diatas daya 900 watt yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu.

"Kita ingin tau seperti apa pandangan masyarakat di daerah terkait dengan kenaikan TDL. Kalau ada masukan, kita terima dan akan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan pada rapat paripurna di DPD"demikian disampaikan Nurmawati.

Seperti diketahui, pemerintah pusat memberlakukan kenaikan TDL dengan model baru per 1 Juli2010 lalu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan ENERGI dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2010 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan Permen ESDM itu, tarif listrik yang tidak mengalami kenaikan yakni pelanggan dengan daya 450, 900 dan 6.600 VA.

Selain membahas soal kenaikan TDL, Nurmawati yang saat ini duduk di komite IV DPD RI yang membidangi soal APBN, dana perimbangan keuangan pusat daerah, dan pajak, juga membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Nurmawati meminta pandangan dan masukan mengenai realisasi APBN ke daerah. Dalam hal pengawasan soal APBN dan penyaluran dana dekonsentrasi ke daerah, DPD RI telah melakukan kerja sama dengan BPK. Hal tersebut, lanjut Nurmawati sebagai upata pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang direalisasikan ke daerah, terangnya.

"Bukan hanya persoalan TDL saja, tapi semua permasalahan daerah yang menyangkut dengan kebijakan nasional silahkan disampaikan"tandas Nurmawati.**

Masa Reses, Anggota DPD RI Audiens dengan FPP Sulteng

Andi Imran Hamid, (13/7/2010) Palu- Ditengah masa reses, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tatap muka (audiens, red) dengan pengurus
Forum Pemberdayaan Perempuan (FPP) Provinsi Sulteng dan organisasi kepemudaan.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Jalan Rajawali, Kecamatan Palu Selatan, (Rabu (7/7), lalu, beberapa hal yang dibahas diantaranya menyangkut soal kesetaraan gender hingga pada penguatan kaum perempuan dalam berbagai bidang.

Anggota DPD RI, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, dalam pemaparannya dihadapan puluhan kaum perempuan mengatakan pada dekade ini (pemilu 2009) diskusi-diskusi tentang wacana kesetaraan gender di media massa semakin marak dan terbuka. Mulai dari pengarus utamaan gender, Gender in development, gender in parlement, perempuan dan pelestarian lingkungan, serta perempuan dan konflik.

Bersamaa dengan maraknya diskusi tentang kaum perempuan, lanjut Nurmawati, wacana tentang penguatan peran perempuan dalam berbagai bidangpun semakin maju pesat.
Perlu diketahui, bahwa jumlah penduduk perempuan ditanah air lebih banyak, dan dampak dari kebijakan yang tidak pro rakyat semakin meminggirkan perempuan dalam kehidupan sosial.

“Harapan kita bersama tentunya, dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan, akan semakin besar pula keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan kebijakan Negara kita akan semakin responsive gender,”ujar Nurmawati.

Menurut Nurmawati, wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantatif. Kuota 30 persen untuk reprensentasi politik perempuan, adalah salah satu indikator tersebut. Sebagai afirmative action (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut.

Oleh karenanya, wacana tentang perempuan dan politik mestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusian kaum perempuan. Itulah sebabnya dalam agenda gerakan perempuan, politik adalah seluruh idiom yang berhungan dengan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik.

“Jadi, dialektika perempuan dan politik mestinya tidak hanya berbasis pada material partisipasi dan representasi, melainkan seluruh aspek, termasuk sejarah patriarki yang menjadi dasar ideologi penindasan terhadap perempuan,”terang mantan Ketua KNPI Sulteng ini senada menyebutkan bahwa perempuan dan politik adalah dialektika terhadap seluruh aspek dalam hubungan dan dinamika sosial, mulai dari rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara.**