Kamis, 09 Desember 2010

Mahasiswa di Palu Blokade Tiga Jalan Utama

Andi Indra (9/12/2010) Palu - Puluhan mahasiswa yang berasal dari aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Indonesia (Ampibi) Sulteng, memblokade jalan dari traffic light persimpangan Jalan Samratulangi, Raden Saleh dan S.Parman.

Akibatnya, arus lalu-lintas di tiga jalan tersebut mengalami kemacetan dan sebagian pengendara memutar balik karena tidak bisa melintas di jalan jalan tersebut.

Pantauan media ini, puluhan mahasiswa yang terlibat dalam aksi bentrok dengan aparat kepolisian dalam aksi memperingati hari anti korupsi sedunia itu menutup empat sisi jalan di persimpangan tersebut dan membakar ban di tengah jalan.

Aksi susulan setelah kericuhan tersebut dilakukan untuk mendesak aparat kepolisian untuk melepaskan rekan-rekannya yang telah ditangkap dalam bentrokan dengan polisi saat berdemo di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, Kamis (9/12).

“Kami duduk disini untuk meminta polisi melepaskan teman kami yang telah ditangkap pada insiden tadi. Kalau tidak dilepas, kami akan tetap duduk disini,”ujar Taufik, salah seorang pendemo, kepada media ini.

Taufik sangat menyesalkan atas tindakan aparat kepolisian yang telah bertindak arogan dan anarkis terhadap teman-teman kami.

Sebelumnya, polisi telah menangkap sebanyak 31 orang mahasiswa karena dianggap sebagai provokator sehingga unjuk rasa yang semula adalah aksi damai menjadi ricuh.

Polisi dan pendemo saling lempar batu sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan-tembakan peringatan serta gas air mata dan menangkap sejumlah mahasiswa.

Murniati (26), salah seorang warga Palu, yang melintas di di jalan yang diblokade tersebut mengaku kesal dengan aksi mahasiswa yang menutup jalan.**

Unjuk Rasa Anti Korupsi di Palu Ricuh, 31 Mahasiswa Ditangkap

Andi Indra (9/12/2010) Palu - Aksi unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilakukan ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Indonesia (Ampibi) Sulteng, akhirnya berujung bentrok dengan aparat keamanan dari Polda. Sebanyak 31 demonstran ditangkap karena diduga sebagai provokator terjadinya kericuhan itu.

Dari 31 demontran itu, beberapa diantaranya mengalami luka karena dikeroyok oleh oknum anggota polisi yang menggunakan pakaian preman. Mereka yang luka itu diantaranya, Albar (22) luka pada bagian pinggul belakang, Suyanto (18) luka sobek pada bagian pipi kanan, Adit (18) luka pada bagian pelipis, dan Jalil (20) luka bagian kepala dan tangan.

Kericuhan itu bermula ketika para demonstran mencoba masuk ke kantor Kejati guna menyampaikan aspirasinya. Namun, rencana mereka dihalang oleh pasukan anti huru-hara yang sudah bersiap di pintu gerbang kantor Adhyaksa itu. Aksi saling dorong pun terjadi. Bahkan pendemo melempari polisi dengan telur busuk.

Aksi tersebut membuat polisi yang melakukan pengamanan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Amphibi juga membalas dengan pembakaran ban. Namun, aksi mahasiswa semakin memanas ketika salah seorang intel bergabung dengan pendemo dan melakukan penangkapan terhadap seorang pendemo yang diduga sebagai provokator utama.

Saat itulah, situasi semakin memanas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Koordinator lapangan aksi Sarinah, yang berada di atas mobil sound memimpin jalannya aksi meminta massa serta mobil sound untuk mundur. Namun, para demonstran semakin beringas melempari aparat kepolisian sehingga terjadi hujan batu.

Penjual es teller yang berada di Jalan Samratulangi, tepatnya depan Bank Indonesia itu pun ikut lari dan menutup sementara jualannya karena takut menjadi sasaran lemparan batu dan tembakan dari aparat kepolisian. Hujan batu yang berlangsung sekitar 10 menit itu pun membuat aparat kepolisian membalas dengan melakukan lemparan dan sebagian lainnya melepaskan tembakan gas air mata. Selain itu, sebagian juga menangkap satu persatu pendemo yang memicu terjadinya tindakan anarkis. Melihat kondisi tersebut, para demonstran pun berlari dan bersembunyi di rumah-rumah warga. Namun, aparat yang menggunakan pakaian preman terus melakukan pengejaran hingga masuk dalam rumah warga.

Wakapolda, Kombes Pol Dewa Parsana, dalam keterangannya saat melakukan diskusi dengan perwakilan mahasiswa dan wartawan di Aula Halim Mina, lantai II Polda, mengaku sangat menyesalkan aksi anarkis yang terjadi pada peringatan hari anti korupsi itu. “Saya sangat menyesalkan. Sejak saya berada di Sulteng, saya catat hampir setiap aksi tidak ada yang berjalan dengan mulus. Semuanya pasti ada masalah yang berbau anarkis,”ujarnya.

Padahal, menurut perwira tiga melati, alangkah baiknya jika aksi-aksi semacam itu dilakukan dengan damai sehingga penyampaian aspirasinya bisa diterima dengan baik. Selain itu, jika aksi yang dilakukan selalu anarkis, maka tidak akan ada manfaatnya karena aspirasi dari para pengunjuk rasa tidak akan diterima dengan baik bahkan tidak sampai pada tujuannya. Olehnya, Dewa Parsana meminta kepada para perwakilan mahasiswa tersebut agar kedepan, aksi unjuk rasa bisa berjalan lebih damai sehingga penyampaian aspirasinya lebih baik kepada sasaran yang ditujukan. Anarkis, kata Dewa, janganlah menjadi target dalam setiap aksi seperti di daerah lain. “Sangat baik penyampaian aspirasi itu dilakukan sesuai koridor hukum,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dewa Parsana juga menambahkan, ke depan pihaknya akan segera melakukan upaya sosialisasi prosedur tetap (Protap) dalam pelaksanaan pengamanan aksi. Selain itu, juga membangun kesepakatan dengan para elemen mahasiswa maupun LSM agar dalam aksinya bisa menghindari tindakan-tindakan yang berbau anarkis. “Kesepakatan ini nantinya akan menjadi pedoman polisi dan pegangan bagi pengunjukrasa khususnya dalam proses penyelesaian jika terjadi tindakan-tindakan anarkis baik dari aparat keamanan maupun pendemo itu sendiri,” tandas Dewa Parsana.

HARUS TANGGUNGJAWAB!

Terkait dengan rusaknya beberapa peralatan aksi seperti sound system dan mobil sound yang dirusak oleh aparat kepolisian saat terjadi kericuhan, para demonstran meminta agar pihak kepolisian bertanggungjawab. “Peralatan aksi kami telah telah dirusak oleh aparat kepolisian. Lantas bagaimana pertanggungjaabannya,”ujar Jalil, salah seorang perwakilan mahasiswa yang menjadi korban pemukulan dari aparat.

Soal apa yang sudah dialami oleh teman-teman yang mendapat tindakan anarkis dari polisi, kata Jalil tidak usah dipersoalkan, tapi bagaimana dengan peralatan aksi yang dirusak oleh polisi sebab peralatan tersebut juga merupakan barang yang disewa oleh para demonstran untuk menegakkan hukum di daerah ini.

“Terus terang kami tidak punya uang untuk menanggulangi kerusakan mobil sound dan sound system itu. Jadi, kami minta bagaimana pertanggungjawaban polisi,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Henri K Wulur, langsung menyikapi dengan menyatakan kesediaan DPRD untuk menangani soal peralatan aksi yang rusak dalam insiden itu. “Kalau soal kerusakan, nanti kami yang menanganinya. Khususnya kerusakan terhadap sound system dan mobil sound,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulteng, Iwan Lapasere menanggapi soal aksi unjukrasa mengatakan, aksi demo anarkis tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah. Ia juga tidak sependapat jika para mahasiswa melempar batu saat aksi. Karena pengalaman sebelumnya, ada wartawan yang terkena lemparan itu.

“Ada beberapa wartawan pada demo sebelumnya terkena lemparan. Siapa yang bertanggungjawab ini?. Saya pikir, sebaiknya aksi unjukrasa dilakukan secara damai,” singkat Iwan. Usai diskusi antara Polda, mahasiswa dan wartawan, 31 mahasiswa yang diamankan dipulangkan.**


Minggu, 05 Desember 2010

Senat Tetapkan Tiga Kandidat Rektor Untad

Hanafie Sulaiman Legowo

Andi Indra, Palu, (5/12/2010)- Rektor Untad Drs H Sahabuddin Mustapa yang secara ex officio adalah Ketua Senat Universitas Tadulako (Untad) menetapkan tiga kandidat rektor. Diantaranya, Prof Dr Anhulaila M Palampanga SE MS, Prof Dr Chairil Anwar, SE MS, dan Prof Dr Ir Basir Ciyo SE MS.

Ketiganya ditetapkan setelah panitia pemilihan rektor (PIlrek) menggelar pemaparan program lima bakal balon yang lolos pada penjaringan kandidat rekor oleh mahasiswa dan dosen dihadapan 70 anggota senat yang berlangsung di lantai II ruang senat Untad, Palu, Sulteng, Sabtu (4/12).

Dalam pemaparan yang dilanjutkan dengan pemilihan kandidat rektor tersebut, lima bakal calon yakni Prof Dr Wahid Safar SE MS, Prof Dr Anhulaila M Palampanga, Prof Dr Chairil Anwar, Prof Dr Hanafie Sulaiman dan Prof Dr Ir Basir Ciyo, dua diantaranya dinyatakan tereleminiasi karena memeroleh suara senat paling sedikit.

Basir Ciyo berhasil memperoleh suara senat sebanyak 45 suara, Anhulaila sebanyak 13 suara, dan Chairil Anwar sebanyak enam suara. Sementara Wahid Safar lima suara, dan Hanafie Sulaiman satu suara. “Karena kedua bakal calon ini berada di urutan bawah, maka dinyatakan gugur. Sementara suara terbanyak satu sampai tiga yang direkomendasikan oleh Senat untuk dibawa kepada Mendiknas untuk Pilrek 21 Desember nanti,”ujar Ketua Panitia Pilrek Prof Dr Sulaiman Mamar, kepada Mercusuar usai rapat senat.

Menurut mantan Pembantu Rektor I Untad ini, dalam tahapan pelaksanaan penjaringan kandidat Rektor, panitia telah melaksanakan beberapa tahapan mulai dari penjaringan calon yang memenuhi syarat, verifikasi calon, penjaringan pada tingkat mahasiswa dan dosen, dan terakhir penjaringan pada tingkat senat.

Dalam penjaringan tingkat mahasiswa dan dosen, ada enam bakal calon yang masuk dalam tahapan itu. Namun, panitia mengambil lima besar untuk dibawa ke rapat senat. Kemudian, dalam rapat senat, panitia kembali memilih tiga nama yang meraih suara terbanyak satu sampai tiga. “Tiga nama itulah sebagai kandidat yang ditetapkan untuk dibawa ke Mendiknas dan Pilrek nanti,”ujar Sulaiman Mamar.

Ketua Senat Untad Drs H Sahabuddin Mustapa, menetapkan tiga kandidat tersebut untuk dibawa ke Mendiknas. “Kita baru selesai melaksanakan proses demokrasi untuk menetapkan kandidat rektor. Ini adalah tahapan kedua setelah penjaringan mahasiswa dan dosen. Dari lima bakal calon, kita usulkan tiga nama ke Mendiknas,”ujarnya.

Sahabuddin mengatakan, dalam proses ini, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semuanya satu, yakni untuk institusi Untad dimasa akan datang. Olehnya, setelah proses ini selesai, kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu, ia juga meminta kepada tiga kandidat yang lolos agar segera melengkapi persyaratan-persyaratan khususnya curriculum vitae kepada panitia untuk dibawa ke meja menteri. “Sebelum Menteri memilih, ia akan melihat dulu curriculum vitae ketiga kandidat,”ujar Rektor Untad.

Sementara itu, bakal calon yang tidak lolos dalam penjaringan itu, Hanafie Sulaiman, mengaku legowo atas tidak masuknya nama dia pada penjaringan kandidat tersebut. Dia pun mengucapkan selamat kepada ketiga kandidat yang lolos, dan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menuntut proses ini dengan baik. “Kenyataan demokrasi yang sehat telah kita saksikan bersama. Saya kira secara pribadi, perlu kejujuran dan kesucian hari menerima kenyataan ini,”ujar guru besar FKIP Untad itu.**

Batara Ancam Demo Polda

Terkait Razia BBM, Air Raksa dan Sianida

Andi Inrdra, Palu (5/12/2010) -
Barisan Pemuda Tara (Batara) Kota Palu, mengancam akan mendemo Polda Sulteng sebagai bentuk protes terhadap razia Bahan Bakar Minyak (BBM), air raksa, dan Sianida di lokasi tambang Poboya, Palu, Sulawesi Tengah.

Razia BBM yang dilakukan oleh aparat kepolisian dinilai tidak berpedoman pada hukum, tapi kepentingan tertentu. “Kalau mau melakukan razia, kenapa harus dilokasi tambang, bukan dari pertamina,”ujar Kusnadi, salah seorang pengurus Batara kepada media ini Minggu (5/12).

Menurut Kusnadi, razia yang dilakukan oleh pihak Polda sangat meresahkan warga penambang, terutama para pemilik tromol. Jika polisi tetap masih mau melakukan razia, maka Batara siap mengerahkan massa yang besar untuk melakukan perlawanan.

“Ini menyangkut hidup orang banyak, bukan semata-mata untuk penegakan aturan yang tidak berpihak pada rakyat kecil,”tandas Kusnadi.

Dikatakannya, Batara dalam hal ini bukan berarti ingin melawan aparat penegak hukum, melainkan ingin agar pemerintah mengeluarkan regulasi atau peraturan yang secara sepesifik khusus mengatur soal tambang rakyat di Poboya. Termasuk soal jual beli BBM, air raksa dan sianida, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat dengan seenaknya melakukan razia.

“Bukan tidak mungkin tindakan semena-mena oleh aparat kepolisian dapat memancing kekisruhan dengan aparat. Kita sama-sama tidak ingin Kota Palu jadi Buol kedua,”tegas Kusnadi.
Aksi di Polda Sulteng, kata Kusnadi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihak Batara masih akan melakukan rembuk dengan Dewan Adat Poboya, dan tokoh pemuda Poboya.

Aksi tersebut, selain bentuk protes terhadap razia yang dilakukan oleh Polda Sulteng, juga dirangkaikan dengan protes terhadap PT Citra Palu Mineral (CPM) yang tetap mau melanjutkan aktivitasnya di Poboya.

“Kehadiran CPM telah mengancam penambang. Bahkan, CPM tidak pernah memberikan kontribusi kepada rakyat,”tandas Kusnadi**.

Kamis, 04 November 2010

Pasca Dinonaktifkan Ketua Dekab Tolis, Keabsahan PAW Ale Bantilan Dipertanyakan

Andi Indra (3/11/2011), PALU- Keluarnya surat Gubernur Sulteng HB Paliudju tentang pemberhentian sementara Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli Azis Bestari sebagai anggota DPRD karena menjalani proses hukum sebagai terdakwa dugaan pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah di Pengadilan Negeri (PN) Palu, mendapat apresiasi dari anggota Dekab Tolitoli.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, Yamin Yunus, menuturkan, pemberhentian Azis Bestari sebagai anggota Dekab memang sudah sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPR, serta Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana menyebutkan jika anggota dewan dalam posisi terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas atau lebih maka dapat diberhentikan sementara.

Secara resmi, surat pemberhentian sementara Azis Bestari dengan nomor 171.3/599/RO.ADM-GST/2010 baru keluar pada tanggal 29 Oktober 2010, yang berlaku sejak 2 Juni 2010.
Meskipun demikian, anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar ini kembali mempertanyakan keabsahan atas kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan dewan selama ini.

Salah satunya adalah pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPR Tolitoli dari Partai Patriot, Ale Bantilan. “Kita pertanyakan keabsahannya, karena PAW Ale Bantilan dilantik oleh Pimpinan DPRD Azis Bestari yang saat itu berstatus sebagai terdakwa,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKPB Dekab Tolitoli H Muslimin mengaku legowo dengan SK Gubernur tersebut.“Soal pengganti ketua, nanti kami bicarakan lagi. Yang pasti tetap dari PKPB,” singkatnya. **