Kesadaran Diri Kunci Cegah Seks Bebas

Seks bebas dianggap sebagai gaya hidup atau bagian dari pergaulan merupakan pemicu tingginya seks bebas di kalangan remaja. Berikut catatan dari dialog remaja “50 Persen Remaja Lakukan Seks Bebas, Tanggungjawab Siapa?” yang digelar di Aula SMK 2 Palu, Rabu (22/12).

Laporan: Andi Indra

Perilaku seks bebas sangat beresiko, bahkan merusak moral sebagai manusia beragama. Demikian Kushindarwito, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN Sulteng memulai materi.

Menurut dia, remaja saat ini diwarnai sejumlah fenomena antara lain usia pubertas rata-rata remaja yang lebih dini, kurang memadainya pengetahuan tentang proses kesehatan reproduksi, miskinnya pelayanan dan bimbingan kesehatan reproduksi, serta tingginya pengaruh budaya barat melalui berbagai media massa seperti kaset VCD porno.

Bagi wanita, seks bebas menyebabkan ketidakteraturan proses menstruasi dan kehamilan tak diinginkan (KTD). Bahkan seks bebas bisa menyebabkan Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, tak pilih lelaki maupun wanita.

“Kehamilan yang tidak direncanakan walaupun dirasakan langsung oleh perempuan, tetapi remaja pria juga akan merasakan dampaknya karena harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Jika sudah mengalami KTD, hanya dua hal yang bisa dilakukan, mempertahankan kehamilan atau mengakhirinya melalui aborsi.

Pemimpin Redaksi Harian Mercusuar Andono Wibisono, mengatakan survei Lembaga Pengabdian Masyarakat Untad pada Agustus 2010 menyebutkan empat dari 10 remaja Palu telah melakukan hubungan seksual. Pada satu kasus, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulteng menemukan anak seragam SMP yang sementara ‘jajan’ di kawasan lokalisasi Tondo Kiri.

Pada kasus tersebut, WTSnya kaget karena kemaluan si remaja berdarah. Bahkan, Mercusuar pernah memberitakan adanya anak SMP yang melakukan tindakan aborsi.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan perilaku seks terhadap remaja, diperlukan kesadaran, baik terhadap diri sendiri, para pendidik, orangtua, ulama, pengelola televisi, media massa dan tentunya pemerintah.

“Yang paling penting adalah memunculkan kesadaran diri terhadap anak agar bisa menghindari perilaku seks bebas dengan memberikan muatan-muatan tentang bahaya seks bebas,” tuturnya. Hadir dalam dialog itu, pemerhati kesehatan Mashudin MKes.***

Satu Penambang di Palu Tewas

Andi Indra (19/12/2010) Palu - Satu lagi penambang di Poboya yang bekerja sebagai kijang (pengangkut batu), red) tewas. Belum diketahui penyebab meninggalnya buruh kijang tersebut.

Informasi yang diperoleh di lokasi tambang emas Poboya, buruh kijang yang belum diketahui identitasnya tersebut tewas Minggu pagi, sekitar pukul 07.00 Wita, usai mengangkut batu.

Saat itu, korban yang diketahui warga Gorontalo istirahat di salah satu warung. Tidak lama kemudian, korban tiba-tiba tidak sadar dan meninggal dunia.

“Belum tau penyebabnya apa, sebelum ke warung, korban sempat cuci muka di sungai setelah selesai mengangkut,”ujar Suarno, salah satu petugas Palang yang ditemui media ini di Poboya, Minggu (19/12).

Korban sudah dipulangkan ke daerah asalnya di Gorontalo sekitar pukul 11.00 Wita dengan menggunakan mobil jenazah.

Terpisah, Ketua Dewan Ada Poboya, Ali Djaluddin, yang ditemui dirumahnya belum mengetahui soal penambang yang meninggal dunia tersebut. ‘Saya belum tau, mungkin lewat palang, jadi tidak terdaftar sama saya,”ujarnya.

Menurut Ali Djaluddin, setiap penambang yang mengalami musibah atau meninggal dunia kalau terdaftar pasti akan diketahui. Selain itu, penambang yang terdaftar di dewan adat jika mengalami musibah memiliki asuransi. **

27 Mobil dan Tujuh Rumah Ludes...

Andi Indra (19/12/2010) Palu - Kebakaran hebat kembali terjadi. Peristiwa itu terjadi Minggu (19/12) sekitar pukul 03.00 dini hari, di Jalan Ketimun, Kecamatan Palu Barat. Belum diketahui penyebab terjadinya perisitwa kebakaran itu.

Sebanyak 27 mobil dalam sebuah show room mobil bekas ludes dilalap sijago merah. Tak hanya itu, api juga menghantam tujuh rumah, dua unit sepeda motor, serta dua unit genset.

Tiupan anging kencang membuat warga setempat yang menyaksikan peristiwa mengamuknya si jago merah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dengan lunak menghantam rumah yang berdempet-dempetan serta show room.

“Saya tidak tau api dari mana, karena saat kejadian saya berada di Kalimantan. Saya pulang tadi pagi (kemarin , red) setelah mendapat informasi dari karyawan,”ujar H Ambo, pemilik show room kepada media ini, Minggu.

Ambo yang saat itu sedang memantau show room-nya mengaku dirinya mengalami kerugian hingga milliaran rupiah. Selain 27 mobil mobil bekas, api juga menghanguskan dua rumah miliknya.

Dari dari 35 mobil yang ada dalam show room tersebut, hanya delapan yang tidak dilalap si jago merah. Selebihnya, habis dilalap api.

Selain rumah pengusaha mobil tersebut, lima rumah lainnya yang terbakar adalah milik Sul, Labora, Pattasabi, dan Madong.

Peristiwa itu berlangsung sekitar dua jam lebih. Enam unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Palu terus berupaya untuk menjinakkan api, namun baru bisa dipadamkan sekitar pukul 06.00 Wita.**

Mahasiswa di Palu Blokade Tiga Jalan Utama

Andi Indra (9/12/2010) Palu - Puluhan mahasiswa yang berasal dari aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Indonesia (Ampibi) Sulteng, memblokade jalan dari traffic light persimpangan Jalan Samratulangi, Raden Saleh dan S.Parman.

Akibatnya, arus lalu-lintas di tiga jalan tersebut mengalami kemacetan dan sebagian pengendara memutar balik karena tidak bisa melintas di jalan jalan tersebut.

Pantauan media ini, puluhan mahasiswa yang terlibat dalam aksi bentrok dengan aparat kepolisian dalam aksi memperingati hari anti korupsi sedunia itu menutup empat sisi jalan di persimpangan tersebut dan membakar ban di tengah jalan.

Aksi susulan setelah kericuhan tersebut dilakukan untuk mendesak aparat kepolisian untuk melepaskan rekan-rekannya yang telah ditangkap dalam bentrokan dengan polisi saat berdemo di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, Kamis (9/12).

“Kami duduk disini untuk meminta polisi melepaskan teman kami yang telah ditangkap pada insiden tadi. Kalau tidak dilepas, kami akan tetap duduk disini,”ujar Taufik, salah seorang pendemo, kepada media ini.

Taufik sangat menyesalkan atas tindakan aparat kepolisian yang telah bertindak arogan dan anarkis terhadap teman-teman kami.

Sebelumnya, polisi telah menangkap sebanyak 31 orang mahasiswa karena dianggap sebagai provokator sehingga unjuk rasa yang semula adalah aksi damai menjadi ricuh.

Polisi dan pendemo saling lempar batu sehingga polisi terpaksa melepaskan tembakan-tembakan peringatan serta gas air mata dan menangkap sejumlah mahasiswa.

Murniati (26), salah seorang warga Palu, yang melintas di di jalan yang diblokade tersebut mengaku kesal dengan aksi mahasiswa yang menutup jalan.**

Unjuk Rasa Anti Korupsi di Palu Ricuh, 31 Mahasiswa Ditangkap

Andi Indra (9/12/2010) Palu - Aksi unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilakukan ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangsa Indonesia (Ampibi) Sulteng, akhirnya berujung bentrok dengan aparat keamanan dari Polda. Sebanyak 31 demonstran ditangkap karena diduga sebagai provokator terjadinya kericuhan itu.

Dari 31 demontran itu, beberapa diantaranya mengalami luka karena dikeroyok oleh oknum anggota polisi yang menggunakan pakaian preman. Mereka yang luka itu diantaranya, Albar (22) luka pada bagian pinggul belakang, Suyanto (18) luka sobek pada bagian pipi kanan, Adit (18) luka pada bagian pelipis, dan Jalil (20) luka bagian kepala dan tangan.

Kericuhan itu bermula ketika para demonstran mencoba masuk ke kantor Kejati guna menyampaikan aspirasinya. Namun, rencana mereka dihalang oleh pasukan anti huru-hara yang sudah bersiap di pintu gerbang kantor Adhyaksa itu. Aksi saling dorong pun terjadi. Bahkan pendemo melempari polisi dengan telur busuk.

Aksi tersebut membuat polisi yang melakukan pengamanan melepaskan tembakan peringatan ke udara. Amphibi juga membalas dengan pembakaran ban. Namun, aksi mahasiswa semakin memanas ketika salah seorang intel bergabung dengan pendemo dan melakukan penangkapan terhadap seorang pendemo yang diduga sebagai provokator utama.

Saat itulah, situasi semakin memanas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Koordinator lapangan aksi Sarinah, yang berada di atas mobil sound memimpin jalannya aksi meminta massa serta mobil sound untuk mundur. Namun, para demonstran semakin beringas melempari aparat kepolisian sehingga terjadi hujan batu.

Penjual es teller yang berada di Jalan Samratulangi, tepatnya depan Bank Indonesia itu pun ikut lari dan menutup sementara jualannya karena takut menjadi sasaran lemparan batu dan tembakan dari aparat kepolisian. Hujan batu yang berlangsung sekitar 10 menit itu pun membuat aparat kepolisian membalas dengan melakukan lemparan dan sebagian lainnya melepaskan tembakan gas air mata. Selain itu, sebagian juga menangkap satu persatu pendemo yang memicu terjadinya tindakan anarkis. Melihat kondisi tersebut, para demonstran pun berlari dan bersembunyi di rumah-rumah warga. Namun, aparat yang menggunakan pakaian preman terus melakukan pengejaran hingga masuk dalam rumah warga.

Wakapolda, Kombes Pol Dewa Parsana, dalam keterangannya saat melakukan diskusi dengan perwakilan mahasiswa dan wartawan di Aula Halim Mina, lantai II Polda, mengaku sangat menyesalkan aksi anarkis yang terjadi pada peringatan hari anti korupsi itu. “Saya sangat menyesalkan. Sejak saya berada di Sulteng, saya catat hampir setiap aksi tidak ada yang berjalan dengan mulus. Semuanya pasti ada masalah yang berbau anarkis,”ujarnya.

Padahal, menurut perwira tiga melati, alangkah baiknya jika aksi-aksi semacam itu dilakukan dengan damai sehingga penyampaian aspirasinya bisa diterima dengan baik. Selain itu, jika aksi yang dilakukan selalu anarkis, maka tidak akan ada manfaatnya karena aspirasi dari para pengunjuk rasa tidak akan diterima dengan baik bahkan tidak sampai pada tujuannya. Olehnya, Dewa Parsana meminta kepada para perwakilan mahasiswa tersebut agar kedepan, aksi unjuk rasa bisa berjalan lebih damai sehingga penyampaian aspirasinya lebih baik kepada sasaran yang ditujukan. Anarkis, kata Dewa, janganlah menjadi target dalam setiap aksi seperti di daerah lain. “Sangat baik penyampaian aspirasi itu dilakukan sesuai koridor hukum,”ujarnya.

Pada kesempatan itu, Dewa Parsana juga menambahkan, ke depan pihaknya akan segera melakukan upaya sosialisasi prosedur tetap (Protap) dalam pelaksanaan pengamanan aksi. Selain itu, juga membangun kesepakatan dengan para elemen mahasiswa maupun LSM agar dalam aksinya bisa menghindari tindakan-tindakan yang berbau anarkis. “Kesepakatan ini nantinya akan menjadi pedoman polisi dan pegangan bagi pengunjukrasa khususnya dalam proses penyelesaian jika terjadi tindakan-tindakan anarkis baik dari aparat keamanan maupun pendemo itu sendiri,” tandas Dewa Parsana.

HARUS TANGGUNGJAWAB!

Terkait dengan rusaknya beberapa peralatan aksi seperti sound system dan mobil sound yang dirusak oleh aparat kepolisian saat terjadi kericuhan, para demonstran meminta agar pihak kepolisian bertanggungjawab. “Peralatan aksi kami telah telah dirusak oleh aparat kepolisian. Lantas bagaimana pertanggungjaabannya,”ujar Jalil, salah seorang perwakilan mahasiswa yang menjadi korban pemukulan dari aparat.

Soal apa yang sudah dialami oleh teman-teman yang mendapat tindakan anarkis dari polisi, kata Jalil tidak usah dipersoalkan, tapi bagaimana dengan peralatan aksi yang dirusak oleh polisi sebab peralatan tersebut juga merupakan barang yang disewa oleh para demonstran untuk menegakkan hukum di daerah ini.

“Terus terang kami tidak punya uang untuk menanggulangi kerusakan mobil sound dan sound system itu. Jadi, kami minta bagaimana pertanggungjawaban polisi,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulteng, Henri K Wulur, langsung menyikapi dengan menyatakan kesediaan DPRD untuk menangani soal peralatan aksi yang rusak dalam insiden itu. “Kalau soal kerusakan, nanti kami yang menanganinya. Khususnya kerusakan terhadap sound system dan mobil sound,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Sulteng, Iwan Lapasere menanggapi soal aksi unjukrasa mengatakan, aksi demo anarkis tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah. Ia juga tidak sependapat jika para mahasiswa melempar batu saat aksi. Karena pengalaman sebelumnya, ada wartawan yang terkena lemparan itu.

“Ada beberapa wartawan pada demo sebelumnya terkena lemparan. Siapa yang bertanggungjawab ini?. Saya pikir, sebaiknya aksi unjukrasa dilakukan secara damai,” singkat Iwan. Usai diskusi antara Polda, mahasiswa dan wartawan, 31 mahasiswa yang diamankan dipulangkan.**

Senat Tetapkan Tiga Kandidat Rektor Untad

Hanafie Sulaiman Legowo

Andi Indra, Palu, (5/12/2010)- Rektor Untad Drs H Sahabuddin Mustapa yang secara ex officio adalah Ketua Senat Universitas Tadulako (Untad) menetapkan tiga kandidat rektor. Diantaranya, Prof Dr Anhulaila M Palampanga SE MS, Prof Dr Chairil Anwar, SE MS, dan Prof Dr Ir Basir Ciyo SE MS.

Ketiganya ditetapkan setelah panitia pemilihan rektor (PIlrek) menggelar pemaparan program lima bakal balon yang lolos pada penjaringan kandidat rekor oleh mahasiswa dan dosen dihadapan 70 anggota senat yang berlangsung di lantai II ruang senat Untad, Palu, Sulteng, Sabtu (4/12).

Dalam pemaparan yang dilanjutkan dengan pemilihan kandidat rektor tersebut, lima bakal calon yakni Prof Dr Wahid Safar SE MS, Prof Dr Anhulaila M Palampanga, Prof Dr Chairil Anwar, Prof Dr Hanafie Sulaiman dan Prof Dr Ir Basir Ciyo, dua diantaranya dinyatakan tereleminiasi karena memeroleh suara senat paling sedikit.

Basir Ciyo berhasil memperoleh suara senat sebanyak 45 suara, Anhulaila sebanyak 13 suara, dan Chairil Anwar sebanyak enam suara. Sementara Wahid Safar lima suara, dan Hanafie Sulaiman satu suara. “Karena kedua bakal calon ini berada di urutan bawah, maka dinyatakan gugur. Sementara suara terbanyak satu sampai tiga yang direkomendasikan oleh Senat untuk dibawa kepada Mendiknas untuk Pilrek 21 Desember nanti,”ujar Ketua Panitia Pilrek Prof Dr Sulaiman Mamar, kepada Mercusuar usai rapat senat.

Menurut mantan Pembantu Rektor I Untad ini, dalam tahapan pelaksanaan penjaringan kandidat Rektor, panitia telah melaksanakan beberapa tahapan mulai dari penjaringan calon yang memenuhi syarat, verifikasi calon, penjaringan pada tingkat mahasiswa dan dosen, dan terakhir penjaringan pada tingkat senat.

Dalam penjaringan tingkat mahasiswa dan dosen, ada enam bakal calon yang masuk dalam tahapan itu. Namun, panitia mengambil lima besar untuk dibawa ke rapat senat. Kemudian, dalam rapat senat, panitia kembali memilih tiga nama yang meraih suara terbanyak satu sampai tiga. “Tiga nama itulah sebagai kandidat yang ditetapkan untuk dibawa ke Mendiknas dan Pilrek nanti,”ujar Sulaiman Mamar.

Ketua Senat Untad Drs H Sahabuddin Mustapa, menetapkan tiga kandidat tersebut untuk dibawa ke Mendiknas. “Kita baru selesai melaksanakan proses demokrasi untuk menetapkan kandidat rektor. Ini adalah tahapan kedua setelah penjaringan mahasiswa dan dosen. Dari lima bakal calon, kita usulkan tiga nama ke Mendiknas,”ujarnya.

Sahabuddin mengatakan, dalam proses ini, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Semuanya satu, yakni untuk institusi Untad dimasa akan datang. Olehnya, setelah proses ini selesai, kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan tugas masing-masing. Selain itu, ia juga meminta kepada tiga kandidat yang lolos agar segera melengkapi persyaratan-persyaratan khususnya curriculum vitae kepada panitia untuk dibawa ke meja menteri. “Sebelum Menteri memilih, ia akan melihat dulu curriculum vitae ketiga kandidat,”ujar Rektor Untad.

Sementara itu, bakal calon yang tidak lolos dalam penjaringan itu, Hanafie Sulaiman, mengaku legowo atas tidak masuknya nama dia pada penjaringan kandidat tersebut. Dia pun mengucapkan selamat kepada ketiga kandidat yang lolos, dan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menuntut proses ini dengan baik. “Kenyataan demokrasi yang sehat telah kita saksikan bersama. Saya kira secara pribadi, perlu kejujuran dan kesucian hari menerima kenyataan ini,”ujar guru besar FKIP Untad itu.**

Batara Ancam Demo Polda

Terkait Razia BBM, Air Raksa dan Sianida

Andi Inrdra, Palu (5/12/2010) - Barisan Pemuda Tara (Batara) Kota Palu, mengancam akan mendemo Polda Sulteng sebagai bentuk protes terhadap razia Bahan Bakar Minyak (BBM), air raksa, dan Sianida di lokasi tambang Poboya, Palu, Sulawesi Tengah.

Razia BBM yang dilakukan oleh aparat kepolisian dinilai tidak berpedoman pada hukum, tapi kepentingan tertentu. “Kalau mau melakukan razia, kenapa harus dilokasi tambang, bukan dari pertamina,”ujar Kusnadi, salah seorang pengurus Batara kepada media ini Minggu (5/12).

Menurut Kusnadi, razia yang dilakukan oleh pihak Polda sangat meresahkan warga penambang, terutama para pemilik tromol. Jika polisi tetap masih mau melakukan razia, maka Batara siap mengerahkan massa yang besar untuk melakukan perlawanan.

“Ini menyangkut hidup orang banyak, bukan semata-mata untuk penegakan aturan yang tidak berpihak pada rakyat kecil,”tandas Kusnadi.

Dikatakannya, Batara dalam hal ini bukan berarti ingin melawan aparat penegak hukum, melainkan ingin agar pemerintah mengeluarkan regulasi atau peraturan yang secara sepesifik khusus mengatur soal tambang rakyat di Poboya. Termasuk soal jual beli BBM, air raksa dan sianida, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat dengan seenaknya melakukan razia.

“Bukan tidak mungkin tindakan semena-mena oleh aparat kepolisian dapat memancing kekisruhan dengan aparat. Kita sama-sama tidak ingin Kota Palu jadi Buol kedua,”tegas Kusnadi.
Aksi di Polda Sulteng, kata Kusnadi akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihak Batara masih akan melakukan rembuk dengan Dewan Adat Poboya, dan tokoh pemuda Poboya.

Aksi tersebut, selain bentuk protes terhadap razia yang dilakukan oleh Polda Sulteng, juga dirangkaikan dengan protes terhadap PT Citra Palu Mineral (CPM) yang tetap mau melanjutkan aktivitasnya di Poboya.

“Kehadiran CPM telah mengancam penambang. Bahkan, CPM tidak pernah memberikan kontribusi kepada rakyat,”tandas Kusnadi**.

Pasca Dinonaktifkan Ketua Dekab Tolis, Keabsahan PAW Ale Bantilan Dipertanyakan

Andi Indra (3/11/2011), PALU- Keluarnya surat Gubernur Sulteng HB Paliudju tentang pemberhentian sementara Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli Azis Bestari sebagai anggota DPRD karena menjalani proses hukum sebagai terdakwa dugaan pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah di Pengadilan Negeri (PN) Palu, mendapat apresiasi dari anggota Dekab Tolitoli.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tolitoli, Yamin Yunus, menuturkan, pemberhentian Azis Bestari sebagai anggota Dekab memang sudah sesuai dengan amanah Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPD, dan DPR, serta Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana menyebutkan jika anggota dewan dalam posisi terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas atau lebih maka dapat diberhentikan sementara.

Secara resmi, surat pemberhentian sementara Azis Bestari dengan nomor 171.3/599/RO.ADM-GST/2010 baru keluar pada tanggal 29 Oktober 2010, yang berlaku sejak 2 Juni 2010.
Meskipun demikian, anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar ini kembali mempertanyakan keabsahan atas kebijakan yang telah diambil oleh pimpinan dewan selama ini.

Salah satunya adalah pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPR Tolitoli dari Partai Patriot, Ale Bantilan. “Kita pertanyakan keabsahannya, karena PAW Ale Bantilan dilantik oleh Pimpinan DPRD Azis Bestari yang saat itu berstatus sebagai terdakwa,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKPB Dekab Tolitoli H Muslimin mengaku legowo dengan SK Gubernur tersebut.“Soal pengganti ketua, nanti kami bicarakan lagi. Yang pasti tetap dari PKPB,” singkatnya. **

Gubernur Sulteng Resmi Berhentikan Azis Bestari

Andi Indra (3/11/2010), Palu - Gubernur HB Paliudju memberhentikan Ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli, Azis Bestari. Pemberhentian tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Gubernur nomor 171.3/599/Ro.ADM PEM –GST/2010 tanggal 29 Oktober 2010 yang ditandatangani Gubernur HB Paliudju.

Dalam surat tersebut, Gubernur HB Paliudju memutuskan, pertama, meresmikan pemberhentian Azis Bestari sebagai Ketua Dekab Tolitoli sambil menunggu proses hukum selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, selama yang bersangkutan diberhentikan sementara, tetap mendapat hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010.

Surat tersebut, juga ditembuskan kepada Presiden SBY, Mendagri, Mensesneg, Ketua KPU Pusat, Sekjend Depdagri, Dirjend Kesbangpol Depdagri, Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, Ketua DPP PKPB, Ketua Deprov Sulteng, Ketua KPU Sulteng, Kepala Kesbangpol Sulteng, Ketua DPD PKPB Sulteng, Bupati Tolitoli, Ketua Dekab Tolitoli, Ketua DPC PKPB Tolitoli, Ketua KPU Tolitoli dan yang bersangkutan (Azis Bestari).

Dengan pemberhentian sementara ini, para anggota Dekab Tolitoli sudah bisa melangsungkan rapat pembahasan perubahan APBD.

Sebelumnya, para anggota Dekab Tolitoli belum menggelar rapat pembahasan Perubahan Anggaran (PA) Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena masih menunggu kejelasan siapa yang akan memimpin rapat paripurna. Apalagi Surat Permohonan Pemberhentian Sementara (SPPS) Azis Bestari belum ditandatangani Gubernur.

“Kalau rapat paripurna perubahan anggaran dipimpin oleh Aziz Bestari sebagai ketua Dekab Tolitoli sebenarnya tidak jadi persoalan, tetapi apakah hasil yang diputuskan tidak akan bermasalah dikemudian hari?,” tanya Ketua Fraksi Hanura Dekab Tolitoli, Faisal Bantilan, kemarin (18/10).

Sebagai anggota Dekab, semestinya dapat mematuhi keputusan UU dan PP. Artinya meskipun belum ada keputusan hukum tetap terkait keputusan pengadilan pada kasus yang menimpa Ketua Dekab Tolitoli, dalam UU nomor 27 dan PP nomor 16 sudah menjelaskan. ”Jika anggota Dekab menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan sementara dari keanggotaannya di DPR,” ungkapnya.

Ia mengatakan, sebaiknya Gubernur dapat memikirkan kepentingan rakyat Tolitoli. “Kalau akhirnya keputusan pengadilan itu tidak terbukti di pengadilan, bisa kembali lagi menjadi anggota Dekab,” tutur Faisal. ***

Sidang Ketua Dekab Tolitoli Diwarnai Aksi Demo

Andi Indra (28/10/2010) Palu - Puluhan masyarakat yang berasal dari Forum Pemerhati Peduli Pendidikan (FPPP) Sulawesi Tengah (Sulteng) Kamis (28/10), melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri (PN) Palu terkait dengan kasus dugaan pemalsuan surat keterangan pengganti ijazah yang melibatkan terdakwa Ketua DPRD Tolitoli Azis Bestari.

Dalam aksi tersebut, beberapa pernyataan sikap yang disampaikan oleh para pendemo melalui koordinator lapangan, Trisno, diantaranya meminta kepada jaksa penuntut umum (JPU) agar menuntut terdakwa Azis Bestari dengan hukum sebagar-beratnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 263 ayat 1 KUHP karena dianggap telah mencoreng dunia pendidikan dengan dugaan pemalsuan surat keterangan kelulusan, meminta kepada Majelis Hakim untuk untuk bersikap objektif dan independent dalam mengambil keputusan.

“Kita minta Majelis Hakim untuk tetap independent, tanpa tekanan dan tidak terpengaruh oleh siapapun,”ujar Trisno dalam orasinya.

Untuk itu, jika majelis hakim tidak dapat bersikap independent dalam memutuskan perkara dugaan pemalsuan surat keterangan kelulusan, pendemo mengancam akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Bahkan, jika majelis hakim tidak bisa objektif, mereka mengancam akan melaporkan majelis hakim kepada Komisi Yudisial dan Satgas Mafia Hukum di Jakarta, tandas Trisno.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan aman dan tertib. Ironisnya, para pendemo yang seharusnya diterima oleh pihak PN Palu justru berbalik. Terdakwa Azis Bestari yang saat itu sudah berada di PN untuk mengikuti agenda sidang terhadap dirinya, keluar menemui para pendemo.**

Aksi Sumpah Pemuda di Palu Ricuh, Mahasiswa-Polisi Bentrok, Satu Wartawan Jadi Korban

Andi Indra (28/10/2010), Palu - Aksi unjuk rasa memperingati hari Sumpah Pemuda ke 82 yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Rabu (28/10), diwarnai dengan aksi bentrok dengan aparat kepolisian.

Kericuhan itu bermula saat pengunjuk rasa memasuki gedung rakyat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Prof (Em) Aminuddin Ponulele. Namun, saat salah satu perwakilan dari DPRD menemui para pengunjuk rasa, mereka justru menolak dan tetap ingin bertemu langsung dengan pimpinan di gedung rakyat itu.

Saat itulah massa mulai memanas dan ingin masuk dalam gedung bahkan merusak fasilitas lampu teras gedung DPRD Provinsi. Aksi saling dorong pun terjadi sehingga memicu terjadinya bentrok dan aksi kejar-kejaran antara aparat dengan pengunjuk rasa.

Pantauan di gedung DPRD, polisi melakukan pengejaran terhadap mahasiswa yang melakukan aksi pengrusakan fasilitas gedung, sehingga mengakibatkan pengunjuk rasa yang lainnya panik dan lari tak terarah.

Saat aparat kepolisian berhasil menangkap salah satu mahasiswa yang dikejar, para pengunjuk rasa pun melakukan aksi pembalasan dengan melempari polisi dengan batu.

Bentrokan yang terjadi beberapa menit itu mengakibatkan sejumlah mahasiswa memar akibat terkena pukulan.

Sementara itu, salah seorang anggota Samapta yakni Briptu AA Firdhy, juga menjadi korban dalam bentrok tersebut. Ia mengalami salah urat akibat terjatuh dan terinjak-injak oleh peserta aksi saat melakukan pengamanan.

Selain itu, dalam peristiwa bentrok tersebut, seorang wartawan lokal di Palu, Fiqman Sunandar, juga mengalami luka memar di bagian jidat karena terkena lemparan batu. Beruntung, peralatan tempurnya (Kamera, red) tidak ikut rusak.

Anggota DPRD Sulawesi Tengah Ridwan Yalidjama, langsung turun ke lapangan untuk menenangkan peserta aksi dan polisi yang saling memanas. Ia menghimbau agar aparat dan mahasiswa tidak terpancing emosi berkepanjangan akibat kekacauan yang terjadi.

Aksi tersebut diikuti sekitar tiga ratus mahasiswa yang berasal dari berbagai elemen organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa se Kota Palu.**

Ikan Teluk Palu Berkurang

Beberapa tahun terakhir, hasil tangkapan ikan nelayan di Teluk Palu mulai berkurang. Kurangnya hasil tangkapan, membuat pendapatan nelayan makin tidak menentu.

Laporan: Andi Indra

Kurangnya hasil tangkap diakui Arwin (43), salah seorang nelayan di Teluk Palu. Biasanya, dia berhasil menangkap ikan mencapai 200-300 ekor atau dua ember. Namun, lima tahun terkahir, ia sudah tidak pernah lagi menangkap ikan dengan jumlah tersebut.

“Sudah tidak pernah saya menangkap ikan seperti dulu. Kalau sekarang, biasa ikan yang ditangkap hanya sampai 20-30 ekor. Susah sekal dapat ikan sekarang,” ujarnya kepada Mercusuar beberapa waktu lalu.

Bahkan, lanjut Arwin, kadang-kadang dalam satu hari, tangkapan ikannya hanya diperuntukkan untuk menutupi biaya hidup dalam sehari. Bahkan, pernah dalam satu hari melaut, ia tidak mendapatkan ikan.

“Kalau hanya mengharap ikan di Teluk Palu sekarang sudah susah. Tidak seperti dulu, biar memancing bisa dapat ikan,” terangnya.

Menurut Arwin, larinya ikan-ikan dilaut itu disebabkan karena beberapa faktor seperti limbah laut, pemutusan bagan di Teluk Palu, seta reklamasi pantai. Ikan-ikan di teluk Palu menjauh karena kondisi ekosistem laut yang rusak. “Bagaimana mau datang kalau tidak ada rumah-rumah yang ditempati bermain. Sama seperti manusia, kalau cuma hutan semua tidak ada rumah, bagaimana mau menetap disitu,” tandas Arwin senada mencontohkan.

Olehnya, sebagai nelayan yang hanya mengharapkan hidup dengan hasil tangkapan ikan, ia berharap kepada pemerintah jangan hanya menguntungkan pihak pengusaha besar, nelayan miskin dilaut di lupakan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk tegas khususnya dalam penanganan limbah masyarakat. **

FOKKERMAPI yang Sempat Vakum Kemudian Bangkit di Tengah Krisis

Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Indonesia (FOKKERMAPI) merupakan bagian dari mahasiswa yang mengkaji ilmu sosial dan ilmu politik. Pada dimensi akademik, FOKKERMAPI merupakan aset intelektual bangsa yang sarat dengan makna.
Dalam kerangka organisasi, komunitas ini berfungsi sebagai satu organisasi dan sarana untuk mengembangkan kadar keilmuan serta pemahaman realitas secara obyektif untuk menanamkan kepedulian terhadap problematika sosial politik dan ketatanegaraan melalui jalur akademisi.

Oleh : Andi Imran Hamid
FOKKERMAPI merupakan suatu organisasi mahasiswa ilmu pemerintahan tingkat nasional. Secara historis, munculnya FOKKERMAPI mempunyai makna yang sangat luas. Organisasi ini cikal bakalnya berawal dari Pertemuan Mahasiswa Pemerintahan Indonesia (PMPI) yakni PMPI pertama di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar yang kemudian menghasilkan deklarasi Tanah Toraja, kemudian PMPI kedua di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, yang menghasilkan deklarasi Borobudur, dan PMPI ketiga di Universitas Islam Riau (UIR) Pekan Baru, hingga terbentuknya FOKKERMAPI pada PMPI keempat di Universitas Lanlang Buana (UNLA) Bandung tanggal 12 Oktober 1994.

Dalam perkembangannya, FOKKERMAPI mengalami kevakuman selama kurang lebih 10 tahun. Namun dirintis kembali dalam Government Science Forum pada tanggal 27 Januari 2006 di UNHAS Makassar, yang kemudian dilanjutkan kembali di UNPAD Bandung pada tanggal 19 Januari 2007 dengan nama Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia (FOKKERMAPI).

Tak hanya sampai disitu, FOKKERMAPI terus mengembangkan gaungnya dan membuat rancangan AD/ ART di UGM pada tanggal 28 Juli 2007, yang selanjutnya disahkan pada Kongres FOKKERMAPI 2007 di UGM Yogyakarta.

Meskipun demikian, FOKKERMAPI mempunyai komitmen nasional untuk senantiasa berfikir dan bertindak kritis-analisis untuk menyalurkan mahasiswa ilmu pemerintahan se Indonesia dalam menunjang kesuksesan pembangunan bangsa dan Negara di tengah krisis kelembagaan pemerintahan saat ini.
Untuk mewujudkan cita dan komitemen tersebut, seluruh sivitas akademika khususnya himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan tak henti-hentinya dan terus berupaya dalam menyemarakkan organisasi ini dengan menggali isu-isu aktual tentang sosial politik dan perkembangan ketatanegaraan.

Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) V Sulawesi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) Universitas Tadulako (UNTAD) (tuan rumah, red), panitia mengambil tema utama yakni “mewujudkan eksistensi FOKKERMAPI dalam mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan menuju percepatan pembangunan daerah di Indonesia”. Artinya, FOKKERMAPI adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintah yang harus menjadi inisiator dalam mendorong serta memberi penguatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia khususnya di daerah.

Pelaksanaan musyawarah wilayah dan Latihan Kepemimpinan Pemerintahan Tingkat Madya – Nasional (LKPTM-Nas) yang dirangkaikan dengan seminar nasional pemerintahan hari ini (Kamis, red), Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie akan menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut. Kehadiran orang nomor satu senayan ini akan menjadi penentu dalam memutuskan arah kebijakan pelaksanaan pemerintahan baik secara nasional maupun kedaerahan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untad, Drs Andi Maddukelleng M. Si, berharap agar kedatangan Ketua DPR RI untuk membuka Muswil sekaligus pembicara pada seminar nasional pemerintahan bisa menjadi ajang untuk menjawab semua persoalan bangsa kepada public khususnya dihadapan mahasiswa ilmu pemerintahan. Selain itu, tentunya dalam kegiatan ini diharapkan menghadirkan muatan-muatan positif terkait dengan pembangunan daerah khususnya di Provinsi Sulteng.**

ANGGOTA DPD SILATURAHMI DENGAN ORMAS PEREMPUAN

Andi Indra, Palu (11/8/2010) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sulteng Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, melakukan temu konstituen sekaligus silaturahmi dengan aktifis Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Sulteng, Rabu (11/8), kemarin di Kelurahan Palupi, Kecamatan Palu Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Nurmawati yang saat ini duduk di komite IV DPD RI yang membidangi soal rancangan APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan pajak menyampaikan beberapa hal terkait
dengan kunjungannya khususnya dalam menyerap aspirasi dari konstituennya.
Menurut Nurmawati, dari beberapa temu konstituen yang dilakukan di daerah beberapa hari terakhir, pihaknya telah menerima berbagai masukan dari para konstituen terkait dengan problem yang dihadapi seperti peningkatan pembangunan di Sulteng, dan peningkatan lapangan kerja guna pengentasan kemiskinan.
Meski demikian, lanjut Nurmawati, dirinya tidak ingin mengubar janji kepada masyarakat dalam menerima aspirasi tersebut. Tapi sebagai anggota DPD, Nurmawati berjanji akan tetap menindaklanjuti aspirasi yang masuk untuk dibawa ke dewan, ujarnya.
Sekertaris FPPI Sulteng, Mardiati, menyambut kunjungan anggota DPD tersebut. Ia pun memanfaatkan momentum pertemuan itu untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan penguatan kewenangan DPD melalui revisi UU.
Menurut Mardiati, posisi DPD memag sangat strategis. DPD adalah wakil daerah di pusat yang dipilih langsung oleh rakyat. Olehnya, ia berharap anggota DPD khususnya yang berasal dari Sulteng terus berjuang dalam memperkuat posisinya di pusat agar kedepan DPD dapat mengambil sebuah terobosan dalam menentukan kebijakan.
“Kita berharap kedepan DPD semakin diberi kewenangan, sebab dari pantauan kami, DPD memiliki posisi strategis sebagai mitra daerah dipusat. Ini juga untuk memaksimalkan semua aspirasi di masyarakat daerah",tutup Mardiati.

Anggota DPD Serap Aspirasi Soal Kenaikan TDL

Andi Indra, (13/7/2010) Palu - Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2010, menjadi salah satu bahan materi utama bagi angggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, saat melakukan reses ke daerah pemilihannya.

Dalam kunjungan kerja masa reses, Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, dihadapan tokoh masyarakat dan pemuda yang dilaksanakan di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, pekan lalu, mengatakan tujuan kedatangannya untuk menyerap aspirasi dari para konstituen menyangkut
dengan kebijakan-kebijakan nasional maupun perundang-undangan. Khususnya lagi menyangkut dengan kenaikan TDL sebesar 18 persen bagi pelanggan diatas daya 900 watt yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu.

"Kita ingin tau seperti apa pandangan masyarakat di daerah terkait dengan kenaikan TDL. Kalau ada masukan, kita terima dan akan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan pada rapat paripurna di DPD"demikian disampaikan Nurmawati.

Seperti diketahui, pemerintah pusat memberlakukan kenaikan TDL dengan model baru per 1 Juli2010 lalu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan ENERGI dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2010 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Berdasarkan Permen ESDM itu, tarif listrik yang tidak mengalami kenaikan yakni pelanggan dengan daya 450, 900 dan 6.600 VA.

Selain membahas soal kenaikan TDL, Nurmawati yang saat ini duduk di komite IV DPD RI yang membidangi soal APBN, dana perimbangan keuangan pusat daerah, dan pajak, juga membahas mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Nurmawati meminta pandangan dan masukan mengenai realisasi APBN ke daerah. Dalam hal pengawasan soal APBN dan penyaluran dana dekonsentrasi ke daerah, DPD RI telah melakukan kerja sama dengan BPK. Hal tersebut, lanjut Nurmawati sebagai upata pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang direalisasikan ke daerah, terangnya.

"Bukan hanya persoalan TDL saja, tapi semua permasalahan daerah yang menyangkut dengan kebijakan nasional silahkan disampaikan"tandas Nurmawati.**

Masa Reses, Anggota DPD RI Audiens dengan FPP Sulteng

Andi Imran Hamid, (13/7/2010) Palu- Ditengah masa reses, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tatap muka (audiens, red) dengan pengurus
Forum Pemberdayaan Perempuan (FPP) Provinsi Sulteng dan organisasi kepemudaan.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Jalan Rajawali, Kecamatan Palu Selatan, (Rabu (7/7), lalu, beberapa hal yang dibahas diantaranya menyangkut soal kesetaraan gender hingga pada penguatan kaum perempuan dalam berbagai bidang.

Anggota DPD RI, Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, dalam pemaparannya dihadapan puluhan kaum perempuan mengatakan pada dekade ini (pemilu 2009) diskusi-diskusi tentang wacana kesetaraan gender di media massa semakin marak dan terbuka. Mulai dari pengarus utamaan gender, Gender in development, gender in parlement, perempuan dan pelestarian lingkungan, serta perempuan dan konflik.

Bersamaa dengan maraknya diskusi tentang kaum perempuan, lanjut Nurmawati, wacana tentang penguatan peran perempuan dalam berbagai bidangpun semakin maju pesat.
Perlu diketahui, bahwa jumlah penduduk perempuan ditanah air lebih banyak, dan dampak dari kebijakan yang tidak pro rakyat semakin meminggirkan perempuan dalam kehidupan sosial.

“Harapan kita bersama tentunya, dengan banyaknya jumlah penduduk perempuan, akan semakin besar pula keterwakilan perempuan dalam parlemen, dan kebijakan Negara kita akan semakin responsive gender,”ujar Nurmawati.

Menurut Nurmawati, wacana perempuan dan politik masih terjebak dalam perdebatan tentang partisipasi dan representasi, yang mengarah pada indikator normatif kuantatif. Kuota 30 persen untuk reprensentasi politik perempuan, adalah salah satu indikator tersebut. Sebagai afirmative action (tindakan khusus), kuota memang tak boleh melupakan kualitas dari representasi tersebut.

Oleh karenanya, wacana tentang perempuan dan politik mestinya diletakkan dalam konteks penghormatan terhadap martabat kemanusian kaum perempuan. Itulah sebabnya dalam agenda gerakan perempuan, politik adalah seluruh idiom yang berhungan dengan kehidupan perempuan, baik di wilayah domestik maupun publik.

“Jadi, dialektika perempuan dan politik mestinya tidak hanya berbasis pada material partisipasi dan representasi, melainkan seluruh aspek, termasuk sejarah patriarki yang menjadi dasar ideologi penindasan terhadap perempuan,”terang mantan Ketua KNPI Sulteng ini senada menyebutkan bahwa perempuan dan politik adalah dialektika terhadap seluruh aspek dalam hubungan dan dinamika sosial, mulai dari rumah tangga sampai ruang lingkup pemerintahan dan negara.**

SP 2010, Perumahan Polda Sulit Didata

Andi Indra (20/5/2010) Palu- Koordinator tim cacah Kelurahan Layana Indah, Ninik mengaku sulit mendata warga di RT 9 RW 3 perumahan Polda di kelurahan itu. Mereka dianggap sebagai gembel
atau peminta-minta.

Menurut Ninik, untuk mendata sekitar 60 keluarga di perumahan Polda itu, pihaknya membutuhkan waktu lima hari. Pasalnya, warga setempat tidak terlalu menggubris kedatangan tukang cacah.

Selain itu, kebanyakan warga setempat tidak berada di rumahnya saat petugas cacah hendak mendata. Haltersebutn disebabkan kesibukan sebagian warga dengan aktivitasnya sebagai aparat penegak hukum.

''Saya dan teman-teman dibilangi gembel atau peminta-minta sumbangan. Saya heran, padahal kalau dipikir-pikir, warga perumahan Polda itu memiliki pendidikan yang tinggi ketimbang sebagian masyarakat Kelurahan Layana Indah lainnya,'' tutur Ninik.

Dia menandaskan, untuk mengantisipasi warga Perumahan Polda yang jarang berada di rumah pada siang hari, petugas cacah menyempatkan diri mencacah pada malam hari. Itu dilakukan agar semua penduduk di komplek perumahan tersebut bisa terdata.

Menurut Ninik, soal pendataan secara keseluruhan, Ninik mengaku, sebelum tanggal 31 Mei 2010, seluruh warga sudah terdata semua.

Persoalan lain yang dihadapi, tambah Ninik, masih terdapt beberapa warga yang tidak tahu Bahasa Indonesia. Untuk mengantisipasinya, kami menugaskan penerjemah,terangnya.

Final Liga Champion

Journalis Crime Management Palu Gelar Nobar

Andi Indra, (20/5/2010), Palu, menjelang Final Liga Champions, Sabtu (23/5) yang mempertemukan Bayren Muenchen dengan Inter Milan, para wartawan criminal yang tergabung dalam Journalis Crime Management
mengadakan acara nonton bareng (Nobar).

Ketua Panitia Nobar, Agus Panca Saputra, mengatakan, kegiatan nonton bareng final liga champions antara Bayren Muenchen dengan Inter Milan, akan dilaksanakan di Warung Kopi dan Bebek Goreng Lumajang, Jalan Dr. Wahidin No 60 Palu.

Dalam kegiatan tersebut, terang Agus, akan diadakan beberapa rangkaian acara seperti games dan doorpize menarik dari sponsor.

“Acara ini diadakan melihat animo masyarkat Kota Palu yang maniak bola”ujar Agus yang juga wartawam mercusuar ini.

Lebih jauh Agus menambahkan, acara ini terlaksana atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak yang digandeng Journalis Crime Manegament Palu yakni, Yamaha (Akai Jaya Palu), One Mild, Polytron Palu, Mahkota Electronic Palu, Wings, Ambulance Thayyibah, dan Penginapan 6 Sepuluh, serta didukung sejumlah media partner Radio Skip FM 94,3 FM, Radio Untad 107,7 FM, dan Warung Kopi dan Bebek Goreng Lumajang sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Final champion yang mempertemukan Bayern München VS Inter Milan di stadiondi markas Real Madrid, Santiago Bernabeu, ini akan menjadi ajang pertandingan sepak bola antara dua klub besar untuk bersaing mendapatkan piala Champion.

Sementara itu, Pemrakarsa Nobar sekaligus pensehat kegiatan Ichal Hunter mengatakan, kegiatan ini merupakan titik awal program para jurnalis criminal di Palu yang peduli dengan event-event olahraga seperti sepak bola.

“Jika kegiatan ini sukses, maka selanjutnya, tidak menutup kemungkinan kita akan kembali mengadakan nobar pada ajang piala dunia yang tinggal beberapa pekan lagi,”tutup ichal yang juga wartawan harian Info Baru ini.**

Komite IV DPD RI Kunker ke Donggala

Bahas Soal RAPBN Tahun Anggaran 2011

Andi Indra (2/5/2010) Palu - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang membidangi komite IV, Hj Nurmawati Dewi Bantilan, SE, melakukan kunjungan kerja di daerah pemilihannya. Dalam kunjungan kerjanya yang dilangsungkan di Kabupaten Donggala, Selasa (27/4), Nurmawati disambut antusias
oleh tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Kecamatan Banawa.
Dalam kunjungannya, Nurmawati menyampaikan kunjungannya ke Kecamatan Banawa dilakukan guna memperoleh bahan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) tahun anggaran 2011, sekaligus mendapatkan pandangan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan daerah tentang kebijakan pembangunan dalam penyusunan RAPBN tahun 2011.
Pada kesempatan itu, Nurmawati menyampaikan adapun permasalahan atau masukan sifatnya multidimensional terkait dengan kebijakan pembangunan di daerah dalam rangka penyusunan RAPBN tahun anggaran 2011.
Beberapa bidang yang menjadi focus perhatian dalam kunjungan ini diantaranya program prioritas daerah, pertanian, kelautan dan perikanan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kredit usaha rakyat (KUR), serta program nasional pemberdayaan mandiri (PNPM).
“Beberapa permasalahan tersebut menjadi focus perhatian kami di DPD khususnya komite IV yang membidangi soal RAPBN yang selanjutnya akan disampaikan pada rapat pembahasan di DPD,”ujar Nurmawati.
Rizal, salah seorang pemuda yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengaku sangat mengapresiasi kunjungan DPD ke daerah. meski demikian, Rizal tak mau melewatkan momentum tersebut untuk memberikan masukan terkait dengan persoalan pendidikan, kesehatan.
Menurutnya, persoalan pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat. Misalnya dalam hal peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Tentunya, harus diatur lebih proporsional dan melihat kondisi daerahnya.
Wilayah Kabupaten Donggala, kata Rizal, cukup luas. Khususnya di daerah pelosok, sarana pendidikan maupun kesehatan belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan agar masyarakat setempat juga lebih mudah dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
‘Saya kira dua hal tersebut menjadi prioritas untuk dijadikan pertimbangan, sebab bagaimanapun juga, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan vital masyarakat dalam kelangsungan hidup,”tandasnya.
Terkait dengan persoalan tersebut, anggota DPD dua periode ini menanggapi masukan tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rapat-rapat pembahasan di DPD khususnya komite IV. “Inysa Allah, kita semua berdoa. Yang jelas, beberapa masukan akan kita jadikan bahan pertimbangan di pusat dalam hal penyusunan RAPBN tahun anggaran 2011,”singkatnya.