Andi Indra, Palu (13/1/2011) - Sejumlah alat berat untuk pemboran di areal tambang kini masih tertahan di Kantor PT Citra Palu Minerals (CPM) Perwakilan Palu di Jalan Tinombala, Kecamatan Palu Timur. Alat-alat ini akan dimobilisasi ke area tambang Poboya setelah kondisi dianggap memungkinkan.
Staf Eksternal PT CPM Perwakilan Palu, Anas Kusaini, saat dihubungi, Rabu (12/1) mengatakan sejumlah perangkat alat berat di kantor CPM sudah mulai dirakit. Belum satupun alat berat ini dimobilisasi ke Poboya.
Rencana CPM melanjutkan tahapan eksplorasi di Poboya mendapat penolakan keras dari ribuan penambang yang ada di Poboya. Selain berunjukrasa, Dewan Adat dan perwakilan pemuda yang tergabung dalam Barisan Muda Tara (Batara) juga tegas menolak kehadiran anak perusahaan Bakrie Resources itu.
Menurut Dewan Adat, CPM tidak memiliki hak di wilayah tambang Poboya meskipun telah mendapat izin dari Presiden pada tahun 1997.
Ketua Dewan Adat Poboya, Ali Djaluddin mengatakan CPM tidak pernah bisa memperlihatkan bukti kontrak karya 37 ribu hektare di Poboya. Mestinya, jika CPM mengklaim bahwa lokasi ini adalah areal konsensinya, mereka harus bisa menunjukkan kontrak karya itu.
“Kalau begini kan CPM melanggar undang-undang tentang informasi publik, sebab transparansi dari CPM juga tidak ada,” tandas Ali Djaluddin, belum lama ini.
Staf Eksternal PT CPM Perwakilan Palu, Anas Kusaini, saat dihubungi, Rabu (12/1) mengatakan sejumlah perangkat alat berat di kantor CPM sudah mulai dirakit. Belum satupun alat berat ini dimobilisasi ke Poboya.
Rencana CPM melanjutkan tahapan eksplorasi di Poboya mendapat penolakan keras dari ribuan penambang yang ada di Poboya. Selain berunjukrasa, Dewan Adat dan perwakilan pemuda yang tergabung dalam Barisan Muda Tara (Batara) juga tegas menolak kehadiran anak perusahaan Bakrie Resources itu.
Menurut Dewan Adat, CPM tidak memiliki hak di wilayah tambang Poboya meskipun telah mendapat izin dari Presiden pada tahun 1997.
Ketua Dewan Adat Poboya, Ali Djaluddin mengatakan CPM tidak pernah bisa memperlihatkan bukti kontrak karya 37 ribu hektare di Poboya. Mestinya, jika CPM mengklaim bahwa lokasi ini adalah areal konsensinya, mereka harus bisa menunjukkan kontrak karya itu.
“Kalau begini kan CPM melanggar undang-undang tentang informasi publik, sebab transparansi dari CPM juga tidak ada,” tandas Ali Djaluddin, belum lama ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar