Andi Indra (13/1/2011) Palu - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap tegas dengan tidak merekomendasikan calon gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulteng 6 April mendatang.
Hal tersebut terungkap dalam rapat antara DPD dengan DPC kabupaten/kota yang dihadiri oleh dua pengurus teras DPP PDIP, di sekertariat DPD PDIP Sulteng, Jalan Ahmad Yani, Rabu sore (12/1).
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, dua pengurus DPP, yakni Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Komaruddin dan Wasekjen Bidang Kesekretariatan, Hasto Kristanto, membawa hasil keputusan DPP yang tidak merekomendasikan kepada Rendy Lamadjido, sebagai calon gubernur dari partai besutan Megawati Soekarno Puteri itu.
Dalam penjelasan DPP yang sempat ditangkap wartawan ini dari luar ruangan rapat, DPP dengan tegas tidak memberikan rekomendasi kepada Rendy sebagai calon gubernur meskipun sebagian besar DPC telah mengusung Rendy sebagai calon gubernur.
“Keputusan ini sudah final. PDIP tidak rekomendasikan cagub,”ujar salah satu unsur Wakil Ketua DPD, Lucky Semen saat dijambangi media ini usai rapat.
Salah satu pertimbangan sehingga DPP tidak merekomendasikan Rendy, adalah rendahnya elektabilitas Rendy berdasarkan hasil survey Indobarometer.
Selain itu, adalah surat penolakan DPC terhadap pencalonan Rendy, serta beberapa faktor lainnya.
Pantauan media ini, rapat yang berlangsung tertutup itu cukup tegang. Rekomendasi DPP untuk tidak mengusulkan cagub pada Pilgub Sulteng mendapat protes dari beberapa pengurus DPC.
Informasi yang diperoleh, sebanyak delapan DPC yang sebelumnya telah menyurat ke DPP soal pencalonan Rendy, kembali mengusulkan. Sebelum batas akhir pendaftaran di KPU pada 19 Januari, DPP diharapkan dapat meninjau kembali keputusan tersebut sebab DPC hingga ke tingkat ranting sendiri siap untuk memenangkan cagub PDIP.
Amatan media ini, sejumlah pendukung Rendy terlihat di kantor tersebut sejak siang. Mereka menantikan hasil rekomendasi dari DPP.
PENGKHIANATAN
Gagalnya Rendy Lamadjido mencalonkan diri melalui PDIP, menurut salah satu kader PDIP Sulteng Slamet R Mulyono, merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum tertentu di internal PDIP. Alasannya, Rendy sebagai kader PDIP telah menjalani seluruh proses tahapan penjaringan hingga penyelenggaraan Rakerdasus. Seharusnya, jika sejak awal Rendy ditolak untuk mencalonkan sebagai Cagub melalui PDIP, pada Rakerdasus itulah momennya.
Terlebih lagi kalau pertimbangan rendahnya elektabilitas Rendy sebagai alas an utama. “Ini saya tangkap sebagai ulah beberapa orang di DPD yang tak menginginkan Rendy dicalonkan karena kepentingan tertentu yang lebih menguntungkan. Seharusnya, DPD mengamankan hasil Rekerdasus. Ini malah menikam dari belakang,” sesalnya.
Ketua DPD PDIP Syafrun Abdullah dikonfirmasi melalui SMS soal rekomendasi DPP PDIP tak diberikan kepada Rendy, hingga berita ini dicetak, belum memberikan jawaban.**
Hal tersebut terungkap dalam rapat antara DPD dengan DPC kabupaten/kota yang dihadiri oleh dua pengurus teras DPP PDIP, di sekertariat DPD PDIP Sulteng, Jalan Ahmad Yani, Rabu sore (12/1).
Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, dua pengurus DPP, yakni Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Komaruddin dan Wasekjen Bidang Kesekretariatan, Hasto Kristanto, membawa hasil keputusan DPP yang tidak merekomendasikan kepada Rendy Lamadjido, sebagai calon gubernur dari partai besutan Megawati Soekarno Puteri itu.
Dalam penjelasan DPP yang sempat ditangkap wartawan ini dari luar ruangan rapat, DPP dengan tegas tidak memberikan rekomendasi kepada Rendy sebagai calon gubernur meskipun sebagian besar DPC telah mengusung Rendy sebagai calon gubernur.
“Keputusan ini sudah final. PDIP tidak rekomendasikan cagub,”ujar salah satu unsur Wakil Ketua DPD, Lucky Semen saat dijambangi media ini usai rapat.
Salah satu pertimbangan sehingga DPP tidak merekomendasikan Rendy, adalah rendahnya elektabilitas Rendy berdasarkan hasil survey Indobarometer.
Selain itu, adalah surat penolakan DPC terhadap pencalonan Rendy, serta beberapa faktor lainnya.
Pantauan media ini, rapat yang berlangsung tertutup itu cukup tegang. Rekomendasi DPP untuk tidak mengusulkan cagub pada Pilgub Sulteng mendapat protes dari beberapa pengurus DPC.
Informasi yang diperoleh, sebanyak delapan DPC yang sebelumnya telah menyurat ke DPP soal pencalonan Rendy, kembali mengusulkan. Sebelum batas akhir pendaftaran di KPU pada 19 Januari, DPP diharapkan dapat meninjau kembali keputusan tersebut sebab DPC hingga ke tingkat ranting sendiri siap untuk memenangkan cagub PDIP.
Amatan media ini, sejumlah pendukung Rendy terlihat di kantor tersebut sejak siang. Mereka menantikan hasil rekomendasi dari DPP.
PENGKHIANATAN
Gagalnya Rendy Lamadjido mencalonkan diri melalui PDIP, menurut salah satu kader PDIP Sulteng Slamet R Mulyono, merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum tertentu di internal PDIP. Alasannya, Rendy sebagai kader PDIP telah menjalani seluruh proses tahapan penjaringan hingga penyelenggaraan Rakerdasus. Seharusnya, jika sejak awal Rendy ditolak untuk mencalonkan sebagai Cagub melalui PDIP, pada Rakerdasus itulah momennya.
Terlebih lagi kalau pertimbangan rendahnya elektabilitas Rendy sebagai alas an utama. “Ini saya tangkap sebagai ulah beberapa orang di DPD yang tak menginginkan Rendy dicalonkan karena kepentingan tertentu yang lebih menguntungkan. Seharusnya, DPD mengamankan hasil Rekerdasus. Ini malah menikam dari belakang,” sesalnya.
Ketua DPD PDIP Syafrun Abdullah dikonfirmasi melalui SMS soal rekomendasi DPP PDIP tak diberikan kepada Rendy, hingga berita ini dicetak, belum memberikan jawaban.**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar