Palu (21/12/2009
) -Anggota DPD RI Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, merespons positif atas terobosan yang dilakukan oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dengan membangun kembali salah satu jembatan rusak di Kecamatan Toili, akibat longsor dan banjir
bandang yang terjadi beberapa bulan lalu.
“Saya sangat merespons pembangunan jembatan oleh PT KLS yang menggunakan anggaran miliyaran rupiah, namun demikian, pemerintah daerah juga harus cepat dan tanggap dalam menyikapi hal ini karena juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. begitupun dengan sarana prasarana jalan lainnya yang masih rusak,”ujar Nurmawati, dalam acara silaturahmi dan kunjungan kerja dengan masyarakat Kecamatan Toili, Minggu (20/12).
Menurutnya, jalan tersebut adalah jalan provinsi yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah setempat. Artinya yang bertanggung jawab penuh dengan kerusakan jembatan tersebut adalah pemerintah provinsi dalam hal ini dinas terkait, meski oleh pihak PT KLS juga ikut memanfaatkan jalan tersebut dalam menjalankan aktifitasnya di lokasi perkebunan sawit itu.
Pada kesempatan itu, anggota DPD dua periode ini mengatakan, tujuan kedatangannya di Kecamatan Toili tidak hanya mengikuti acara peresmian jembatan, tapi juga untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang merupakan daerah pemilihannya.
“Sebelumnya, saya melakukan kunjungan di beberapa daerah lainnya seperti Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Setelah Toili, saya akan kembali melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Toli toli,”ujar Nurmawati yang saat ini duduk di komite V DPD RI.
Saat ditanya kontroversi antara pemerintah dan NGO terhadap masalah PT KLS, Nurmawati, justru mengatakan bahwa masalah tersebut jangan dilihat dari sisi negatifnya. Tapi harus didalami persoalan hukumnya.
“Jika memang pihak PT KLS terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan didalamnya, kenapa tidak kita dukung prosesnya. Saya tidak memihak kepada pemerintah ataupun pihak PT KLS, tapi kita harus melihat secara mendalam masalah sebenarnya,”tutup Nurmawati.
) -Anggota DPD RI Hj Nurmawati Dewi Bantilan SE, merespons positif atas terobosan yang dilakukan oleh PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dengan membangun kembali salah satu jembatan rusak di Kecamatan Toili, akibat longsor dan banjirbandang yang terjadi beberapa bulan lalu.
“Saya sangat merespons pembangunan jembatan oleh PT KLS yang menggunakan anggaran miliyaran rupiah, namun demikian, pemerintah daerah juga harus cepat dan tanggap dalam menyikapi hal ini karena juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. begitupun dengan sarana prasarana jalan lainnya yang masih rusak,”ujar Nurmawati, dalam acara silaturahmi dan kunjungan kerja dengan masyarakat Kecamatan Toili, Minggu (20/12).
Menurutnya, jalan tersebut adalah jalan provinsi yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah setempat. Artinya yang bertanggung jawab penuh dengan kerusakan jembatan tersebut adalah pemerintah provinsi dalam hal ini dinas terkait, meski oleh pihak PT KLS juga ikut memanfaatkan jalan tersebut dalam menjalankan aktifitasnya di lokasi perkebunan sawit itu.
Pada kesempatan itu, anggota DPD dua periode ini mengatakan, tujuan kedatangannya di Kecamatan Toili tidak hanya mengikuti acara peresmian jembatan, tapi juga untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang merupakan daerah pemilihannya.
“Sebelumnya, saya melakukan kunjungan di beberapa daerah lainnya seperti Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Setelah Toili, saya akan kembali melanjutkan kunjungan kerja di Kabupaten Toli toli,”ujar Nurmawati yang saat ini duduk di komite V DPD RI.
Saat ditanya kontroversi antara pemerintah dan NGO terhadap masalah PT KLS, Nurmawati, justru mengatakan bahwa masalah tersebut jangan dilihat dari sisi negatifnya. Tapi harus didalami persoalan hukumnya.
“Jika memang pihak PT KLS terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan didalamnya, kenapa tidak kita dukung prosesnya. Saya tidak memihak kepada pemerintah ataupun pihak PT KLS, tapi kita harus melihat secara mendalam masalah sebenarnya,”tutup Nurmawati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar