100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Dalam aksinya yang dilangsungkan di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, para pendemo menuntut SBY-Boediono untuk mundur dari jabatan kursi presiden dan wakil presiden karena gagal dalam menjalankan program 100 pemerintahan ini.
Para pendemo ini menganggap program 100 hari pemerintahan yang dicanangkan pemerintahan SBY-Budiono telah gagal total. Parahnya lagi, kebijakan SBY-Budiono tersebut tidak pro rakyat.
Sejumlah contoh kegagalan yang dibeberkan oleh para pendemo, seperti pendidikan yang masih mahal, membludaknya angka pengangguran, sempitnya lapangan kerja, serta tingginya angka kemiskinan. Kebobrokan SBY semakin jelas lagi dengan mencuatnya beberapa skandal kasus korupsi. Di antaranya skandal Bank Century, dan kriminalisasi penegak hukum.
“Kenapa SBY tidak berani melakukan langkah tegas dalam menangani fenomena nasional yang terjadi saat ini,”tanya Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Ajwar, dalam orasinya di depan gedung DPRD Sulteng.
Selain itu, dalam aksinya, massa juga menilai soal penandatanganan kerja sama pasar bebas atau free trade agrement (FTA) China-ASEAN. “Kebijakan itu jelas menyengsarakan rakyat karena tidak memihak rakyat,”tukasnya.
Dalam aksinya yang dilangsungkan di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi, para pendemo menuntut SBY-Boediono untuk mundur dari jabatan kursi presiden dan wakil presiden karena gagal dalam menjalankan program 100 pemerintahan ini.
Para pendemo ini menganggap program 100 hari pemerintahan yang dicanangkan pemerintahan SBY-Budiono telah gagal total. Parahnya lagi, kebijakan SBY-Budiono tersebut tidak pro rakyat.
Sejumlah contoh kegagalan yang dibeberkan oleh para pendemo, seperti pendidikan yang masih mahal, membludaknya angka pengangguran, sempitnya lapangan kerja, serta tingginya angka kemiskinan. Kebobrokan SBY semakin jelas lagi dengan mencuatnya beberapa skandal kasus korupsi. Di antaranya skandal Bank Century, dan kriminalisasi penegak hukum.
“Kenapa SBY tidak berani melakukan langkah tegas dalam menangani fenomena nasional yang terjadi saat ini,”tanya Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Ajwar, dalam orasinya di depan gedung DPRD Sulteng.
Selain itu, dalam aksinya, massa juga menilai soal penandatanganan kerja sama pasar bebas atau free trade agrement (FTA) China-ASEAN. “Kebijakan itu jelas menyengsarakan rakyat karena tidak memihak rakyat,”tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar