Andi Indra (2/3/2010), Palu -
Sekretaris Umum (Sekum) Asosiasi Pengusaha Tambang Rakyat Indonesia (ASPERI), Andi Ridwan, menegaskan nasib para penambang emas di Poboya dan sekitarnya tergantung pada kemauan Walikota Palu H Rusdy Mastura untuk menandatangani Regulasi tambang rakyat di Poboya.
“Kalau Wali Kota tidak juga membuat Regulasi hingga deadline yang dikeluarkan oleh Kapolda pada 12 Maret mendatang yang paling bertanggungjawab adalah
Wali Kota,” kata Andi Ridwan saat jumpa Pers Senin (1/2).
Menurut Andi Ridwan, jika nantinya terjadi bentrok antara polisi dan rakyat di Poboya pada tanggal 12 Maret karena Polda terpaksa melakukan penegakan hukum, Wali Kota harus mengeluarkan Regulasi.
“Tinggal kemauan Wali Kota mengeluarkan Regulasi atau tidak. Kami minta Wali Kota tidak menutup mata dengan permasalahan ini,” pintanya.
lebih jauh Andi Ridwa mengbatakan bahwa jika sampai dengan tanggal 12 Maret Wali Kota tidak mengeluarkan Regulasi tambang rakyat, tmaka seluruh anggota ASPERI yang jumlahnya mencapai ribuan yang selama menggantungkan ekonomi di tambang emas Poboya akan bertenda di kantor Wali Kota.
Hal tersebut, tutur Ridwan, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Wali Kota yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.
“Kalau Wali Kota tidak juga membuat Regulasi hingga deadline yang dikeluarkan oleh Kapolda pada 12 Maret mendatang yang paling bertanggungjawab adalah
Wali Kota,” kata Andi Ridwan saat jumpa Pers Senin (1/2).
Menurut Andi Ridwan, jika nantinya terjadi bentrok antara polisi dan rakyat di Poboya pada tanggal 12 Maret karena Polda terpaksa melakukan penegakan hukum, Wali Kota harus mengeluarkan Regulasi.
“Tinggal kemauan Wali Kota mengeluarkan Regulasi atau tidak. Kami minta Wali Kota tidak menutup mata dengan permasalahan ini,” pintanya.
lebih jauh Andi Ridwa mengbatakan bahwa jika sampai dengan tanggal 12 Maret Wali Kota tidak mengeluarkan Regulasi tambang rakyat, tmaka seluruh anggota ASPERI yang jumlahnya mencapai ribuan yang selama menggantungkan ekonomi di tambang emas Poboya akan bertenda di kantor Wali Kota.
Hal tersebut, tutur Ridwan, dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Wali Kota yang dianggap tidak pro terhadap rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar